Tata Pemerintahan Baik Perlu Figur Pejabat yang Miliki Nilai Kepemimpinan

id kabupaten sukamra, figgur Pejabat yang Miliki Nilai Kepemimpinan, bupati sukamara

Tata Pemerintahan Baik Perlu Figur Pejabat yang Miliki Nilai Kepemimpinan

Bupati Sukamara, Kalimantan Tengah, H Ahmad Dirman (kiri) saat menyaksikan perwakilan PNS yang menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan janji (FOTO ANTARA Kalteng/Gusti Zainal)

Sukamara (Antara Kalteng ) - Pemerintah dituntut untuk mampu menumbuhkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperhatikan kontrol masyarakat, karena itu dalam pemerintahan diperlukan figur atau seorang pejabat yang memiliki nilai kepemimpinan.

Bupati Sukamara H Ahmad Dirman mengatakan, setiap aparatur pemerintah  harus meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sumberdayanya, sehingga aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Seorang pejabat maupun aparatur harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan, yang dengan nilai-nilai tersebut dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual,” kata Bupati di Sukamara, Kamis

Menurutnya, pelayanan masyarakat terkait pemerintahan harus menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme dan  akuntabel, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Karena itu aparatur pemerintah perlu memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap kritikan masyarakat yang menilai rendah kualitas pelayanan publik, karena masyarakat telah merasa melaksanakan kewajibannya tetapi sering kali haknya terpasung oleh aparat pelayanan,” ungkap Bupati

Bupati menegaskan, aparat pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan dengan bekerja lebih keras, lebih produktif dengan keterbatasan dukungan sumber daya dan dana, lebih profesional lagi dengan mengedepankan terpenuhinya akuntabilitas [ublik dengan menekan sekecil mungkin pemborosan penggunaan dana dan daya.

"Sebagai pelaksana kebijakan, para pejabat dituntut membereskan permasalahan di lingkungannya, sehingga mampu menjadi mesin cerdas yang tidak membebani tetapi memberikan jalan keluar. Juga aparatur dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan internal di unit kerjanya  masing-masing menjadi baik dalam kehidupan birokrasi,” tambahnya.