Puluhan Kades Pertanyakan Keterlambatan APBD-P Ke DPRD Barsel

id Puluhan kepala desa di Kabupaten Barito Selatan, Kades Pertanyakan Keterlambatan APBD-P Ke DPRD Barsel

Puluhan Kades Pertanyakan Keterlambatan APBD-P Ke DPRD Barsel

Puluhan Kades se Barsel saat menyampaikan aspirasi ke DPRD Barsel terkait keterlambatan APBD-P. (FOTO ANTARA Kalteng/Bayu Ilmiawan)

Buntok (Antara Kalteng) - Puluhan kepala desa di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mendatangi DPRD setempat untuk mempertanyakan keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

"Karena, pada APBD- P tersebut banyak keterkaitannya dengan pembangunan desa," kata ketua Forum ikatan Kades Barsel, Fransasenoh usai pertemuan dengan anggota DPRD, di Buntok, Rabu.

Menurut kepala desa Sababilah kecamatan Dusun Selatan itu, pada APBD-P tersebut ada Alokasi Dana Desa (ADD) tambahan, hasil pajak dan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat.

"Termasuk juga dana untuk pemilihan serentak Kades dan kalau tidak disepakati antara Eksekutif dan Legislatif, maka berbagai kegiatan pembangunan akan terhambat," ucap Fransasenoh.

Sementara Ketua komisi II DPRD Barsel, Ahmadi pada kesempatan itu menyampaikan proses pembahasan APBD- P sudah mereka laksanakan sesuai dengan tahapan.

"Hanya saja pada saat paripurna tidak memenuhi kuorum lantaran sejumlah anggota dewan menolak pergeseran satu item pekerjaan pada Dinas PU yakni dari pekerjaan file slap jembatan dirubah menjadi penimbunan pada jalan Pendang menuju jalan provinsi," jelasnya.

Karena tidak memenuhi kuorum, rapat paripurna beberapa kali mengalami penundaan, bahkan sempat dilakukan penundaan selama 3 hari, namun tetap tidak memenuhi kuorum sehingga sesuai tata tertib dilimpahkan ke Gubernur Kalteng.

Kemudian, lanjut dia, pada tanggal 3 November 2015 lalu, Gubernur Kalteng mengirim surat kepada pihaknya mengenai kekurangan dalam penyampaian APBD- P tersebut.

"Adapun kekurangan penyampaian RAPBD-P itu yakni tidak adanya surat pengantar dari Bupati Barsel dan belum ditandatanganinya nota kesepahaman oleh pimpinan dewan," tambah dia.

Ia mengatakan, kedua kekurangan tersebut telah dipenuhi dan pada saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari Gubernur Kalteng terkait dengan APBD- P Barsel itu.

Sebanyak kurang lebih 63 orang kepala desa yang mendatangi DPRD Barsel tersebut diterima langsung oleh ketua dan sejumlah anggota dewan diruang VIP DPRD Barsel.