Mantan Warga Timor Timur Segera Terima Kompensasi Dari Pemkab Kotim

Sampit (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sedang mendata mantan warga Provinsi Timor Timur yang kini merantau dan berdomisili di kabupaten ini untuk diberikan bantuan kompensasi.

"Kami belum tahu jumlahnya berapa banyak. Saat ini kami masih melakukan pendataan. Selanjutnya, nanti akan kami usulkan bantuan kompensasinya kepada pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur, Bima Ekawardhana di Sampit, Jumat.

Rencana pemberian kompensasi ini merupakan program pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/2016 tentang Pemberian kompensasi kepada warga negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kompensasi ini berupa bantuan uang dari pemerintah kepada warga negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Besaran kompensasi Rp10 juta untuk tiap kepala keluarga yang akan diberikan secara langsung.

Jika kepala keluarga penerima bantuan telah meninggal dunia, maka kompensasi dapat diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dibuktikan melalui verifikasi dan validasi yang akan dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur.

Calon penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah, yakni penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di provinsi itu dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 tahun. Kriteria lainnya yaitu bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur tetapi salah satu orangtuanya lahir di Provinsi Timur Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 tahun.

Warga bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 tahun, juga berhak mendapat kompensasi ini.

Kriteria lainnya, bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur, tetapi salah satu orangtua pasangannya lahir di Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 tahun.

Kriteria terakhir, yakni warga yang bukan warga Provinsi Timor Timur namun dapat dikategorikan sebagai penduduk Provinsi Timor Timur jika tempat tinggal minimal dalam kurun waktu lima tahun sebelum waktu diumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 tahun.

"Sesuai peraturan presiden, pemberian kompensasi ini merupakan terakhir dan bersifat final hanya satu kali. Tidak ada lagi," kata Bima.

Dia berharap seluruh bekas warga Provinsi Timor Timur yang pindah dan menetap di Kotawaringin Timur bisa terdata sehingga dapat menerima bantuan kompensasi tersebut. Pihaknya berharap bantuan pihak kecamatan dan semua pihak supaya didapat data yang benar-benar valid sehingga tidak ada yang tertinggal.