Jakarta (Antara Kalteng) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Ahmad Hasyim Muzadi menyatakan, keputusan negara tentang hukuman mati terhadap 14 bandar narkoba sudah benar, kecuali kalau ada novum baru yang bisa membatalkan proses pengadilan yang sudah "inkracht" (berkekuatan hukum tetap).
"Saya sebut sebagai keputusan negara karena sebelumnya sudah melalui proses penyidikan, pengadilan sampai tingkat yang tertinggi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan presiden. Jadi tidak semata-mata keputusan eksekutif, tapi keputusan negara," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, lanjutnya, siapapun secara sendiri-sendiri tidak mempunyai hak hukum untuk menganulir keputusan hukuman mati terhadap para bandar narkoba itu, dan ditinjau dari pendekatan keselamatan negara, narkoba merupakan bahaya tertinggi di Indonesia di samping terorisme, korupsi, dan demoralisasi.
Jumlah penduduk Indonesia yang terserang narkoba mencapai 5,6 juta orang, sementara yang meninggal karena narkoba dengan seluruh penderitaan hidupnya mencapai 54 orang setiap harinya. Narkoba juga telah melakukan penghancuran sebagian moralitas dan disiplin penyelenggara negara.
"Dengan demikian hukuman mati sesungguhnya bukanlah semata-mata mematikan terhukum, namun menjaga kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Bagi manusia hukuman mati adalah bentuk menjaga kehidupan," kata anggota Wantimpres yang juga Pengasuh Pesantren Al-Hikam Depok dan Malang itu.
KH Hasyim juga menjelaskan adanya perbedaan sikap sebagian negara asing terhadap masalah terorisme dan narkoba di Indonesia. Terhadap terorisme yang melanda Indonesia, banyak negara lain yang ikut membantu pemberantasannya berupa pelatihan, dukungan moral, dan hukum internasional.
Tetapi kepada bahaya narkoba yang juga melanda Indonesia dengan kapasitas bahaya yang lebih tinggi, mereka cenderung mempersoalkan keputusan hukuman mati dan membela terhukum, baik melalui isu hak asasi manusia (HAM), anggapan tidak efektifnya hukuman mati, atau gerakan Amnesty Internasional.
Isu HAM digunakan seakan-akan yang mempunyai HAM hanya terhukum, sementara jumlah korban yang dirampas hak hidupnya oleh serangan narkoba tidak dihitung, padahal hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar.
"Sangat disayangkan kalau sebagian bangsa sendiri terpaku dengan isu-isu yang melemahkan terkait pemberantasan perdagangan narkoba di Indonesia. Bahkan berita yang menyatakan bahwa Freddy Budiman pernah melakukan penyuapan terhadap pejabat negara, mengapa disampaikan setelah Freddy meninggal?" ucapnya, mempertanyakan.
Meski demikian, benar-tidaknya masalah itu harus tetap diusut. Kalau benar, harus ada koreksi besar-besaran terhadap jaringan yang terkena.
Apabila tidak, ini merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan, karena pelemahan terhadap gerakan antinarkoba bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti advokasi hukum, intervensi intelijen, dan pembentukan opini publik.
"Saya menghimbau kepada tokoh-tokoh bangsa agar berpihak kepada keselamatan negara daripada menuruti isu-isu yang secara beruntun dan berangkai dialamatkan kepada Indonesia yang memang sengaja untuk mempersulit negara dari luar Indonesia," tutur KH Hasyim.
