Palangka Raya (Antara Kalteng) - Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ismail menegaskan pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan peranan pengawas internal maupun eksternal demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diberikan Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Semakin baiknya pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penyelenggaraan kinerja Pemprov Kalteng, kata Ismail saat rapat paripurna istimewa masa persidangan II Tahun 2017 dengan agenda penyerahan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov Kalteng di gedung DPRD Kalteng, Jumat.
"Saya mengucapkan terimakasih atas segala rekomendasi yang sangat berharga, dan saran konstruktif tertuang dalam LHP ini. Semoga entitas pelaporan keuangan Pemprov akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK," ucapnya.
Orang nomor dua di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini pun menegaskan bahwa Pemprov Kalteng akan secepatnya dan berupaya maksimal menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK sesuai aturan perundang-undangan.
Ismail mengatakan, pencapaian opini WTP yang telah diraih sejak tahun 2015, merupakan bentuk tekat mewujudkan Kalteng maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalteng Berkah (bermartabat, elok, religius, kuat amanah dan harmonis), dilandasi komitmen dari seluruh jajaran Pemprov.
"Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsional dan terbuka," kata Ismail.
Wagub Kalteng menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan pengelolaan keuangan termasuk aset Pemprov, sehingga di berbagai kesempatan selalu diserukan agar aparatur pemerintah bekerja lebih keras dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memperbaiki dan menata pengelolaan pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Saya berharap perwakilan BPK RI di Kalteng tidak bosan-bosannya melakukan pembinaan kepada kami. Apakah itu melalui konsultasi maupun berbagai saran dan rekomendasi. Kami juga terus berharap koordinasi dan kerjasama terus terjalin bahkan semakin meningkat," kata Ismail.
Sidang Paripurna Istimewa beragendakan penyerahan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kalteng tahun 2016 dipimpin Ketua DPRD Kalteng Renhard Atu Narang didampingi Wakil Ketua Abdul Razak dan Heriansyah, serta dihadiri Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis, dan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng.
Berita Terkait
Harga emas naik jadi Rp1,326 juta per gram
Sabtu, 27 April 2024 10:38 Wib
Man City tempel ketat Arsenal usai menang atas Brighton
Sabtu, 27 April 2024 10:00 Wib
Tekuk Real Sociedad, Real Madrid kokoh di puncak klasemen
Sabtu, 27 April 2024 9:59 Wib
Menteri ATR/BPN serahkan 300 sertifikat gratis
Sabtu, 27 April 2024 9:41 Wib
Piala Asia U-23: Irak bertemu Jepang pada partai semifinal
Sabtu, 27 April 2024 9:36 Wib
Oppo A60 hadir kamera 50 MP dengan Snapdragon 680
Sabtu, 27 April 2024 9:35 Wib
Marquez bersaudara rajai sesi latihan FP1 MotoGP Spanyol
Sabtu, 27 April 2024 9:31 Wib
FYP Yamaha disambut antusias siswa SMKN 5 Banjarmasin
Sabtu, 27 April 2024 6:17 Wib