Hardy Rampay Berharap Kepala Desa di Kalteng Tidak Korupsi

Sampit (Antara Kalteng) - Seluruh kepala desa di Provinsi Kalimantan Tengah diingatkan untuk tidak berniat atau berpikir ingin melakukan korupsi karena jika hal itu dilakukan dipastikan akan diproses hukum dan diberi hukuman berat.

"Dulu sangat susah mencari kepala desa karena orang tidak tertarik. Kini sejak alokasi anggaran desa naik signifikan sejak 2014 lalu, orang berebut jadi kepala desa," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Hardy Rampay di Sampit, Selasa.

Sejak 2014 lalu, pemerintah menggelontor dana besar-besaran untuk membangun desa. Dana dikucurkan melalui dana desa dari pemerintah pusat maupun alokasi dana desa yang disalurkan melalui pemerintah daerah.

Tahun ini setiap desa mengelola anggaran di atas Rp1 miliar. Tahun ini, pemerintah pusat mengucurkan dana Rp1,4 triliun yang disebarkan ke desa-desa di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Besarnya anggaran yang dikelola desa, diduga menjadi salah satu daya tarik tersendiri sehingga orang berebut menjadi kepala desa. Jadilah persaingan pemilihan kepala desa seperti pemilihan bupati.

Hardy berharap besarnya anggaran bukanlah motivasi sehingga banyak warga yang berambisi jadi kepala desa, apalagi jika berpikir untuk kepentingan pribadi. Besarnya anggaran tersebut harus dikelola sesuai aturan dan transparan demi percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan sampai ada lagi kepala desa yang tersangkut masalah hukum karena menyelewengkan keuangan desa. Hati-hati mengelola keuangan karena itu uang rakyat," kata Hardy.

Dia mengakui, kemajuan Kotawaringin Timur selama lima tahun terakhir sangat signifikan. Kemajuan perekonomian Kotawaringin Timur juga sangat bagus.

Hardy yakin setiap kabupaten memiliki keunggulan masing-masing. Dia menyarankan tahun 2018 nanti fokus pembangunan desa masih pada infrastruktur jembatan, jalan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia.

Keberanian seorang bupati dan wakil bupati dalam membuat kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat juga sangat dibutuhkan.