Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun meminta pemerintah daerah itu dapat segera mengatasi kekurangan pegawai terutama untuk tenaga guru.
"Kekurangan pegawai yang terjadi di Kotawaringin Timur sangat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu permasalahan tersebut harus segera diatasi," katanya di Sampit, Kamis.
Rimbun mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pemerintah daerah, Kotawaringin Timur saat ini mengalami kekurangan pegawai 1.000 lebih termasuk tenaga guru.
"Pemerintah Kotawaringin Timur tahun 2018 ini telah mengusulkan penambahan pegawai ke pemerintah pusat. Usulan penambahan tersebut untuk mengatasi kekurangan pegawai," terangnya.
Lebih lanjut Rimbun mengatakan, pemerintah Kotawaringin Timur harus bisa meyakinkan pemerintah agar usulan penambahan pegawai bisa di kabulkan.
"Harapan kita pemerintah pusat bisa mengabulkan usulan tersebut, terutama untuk tenaga guru. Karena kurangnya tenaga guru tersebut telah mengganggu proses belajar mengajar," terangnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor membenarkan jika pihaknya telah mengajukan penambahan pegawai.
"Ya benar kita telah mengajukan. Namun sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah pusat untuk pengusulan formasi CPNS tersebut. Dan kita masih menunggu," jelasnya.
Pemkab Kotawaringin Timur masih berusaha untuk meyakinkan pusat agar usulan tersebut bisa disetujui. Sehingga kekurangan pegawai bisa teratasi.
"Kotawaringin Timur masih kekurangan pegawai. Untuk guru saja mencapai 853 orang, dan kita ada mengusulkan 1.417 pegawai ke pemerintah pusat," kata Halikinnor.
Dengan adanya usulan itu, Halikinnor meminta agar masyarakat bersabar untuk menunggu.
Kemudian, diharapkan tidak percaya dengan apapun sebelum ada informasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotawaringin Timur Sehingga tidak menjadi korban penipuan.
"Intinya jangan sampai percaya kalau ada yang bisa meluluskan CPNS ini, apalagi sampai meminta uang. Karena tes nantinya murni, tanpa ada pungutan biaya atau sogok-menyogok," terangnya.
Berita Terkait
Penuh perjuangan, 'Asan' si orang utan dievakuasi dari kawasan bandara di Sampit
Sabtu, 27 April 2024 5:09 Wib
SMPN 1 Sampit ajarkan siswa respons cepat dan efektif hadapi bencana
Sabtu, 27 April 2024 4:38 Wib
161 calon haji Kotim matangkan persiapan berangkat ke tanah suci
Jumat, 26 April 2024 17:27 Wib
BPBD Kotim sebut ancaman gempa jadi perhatian
Jumat, 26 April 2024 15:03 Wib
Empat perwira di Polres Kotim dimutasi
Jumat, 26 April 2024 7:24 Wib
Pengurus PKK di Kotim diingatkan bantu program pemerintah
Jumat, 26 April 2024 7:13 Wib
Warga Kotim dilarikan ke rumah sakit usai diduga diserang buaya
Kamis, 25 April 2024 20:58 Wib
Pemenang O2SN dan FLS2N jenjang SD Kotim, siap wakili ke provinsi
Kamis, 25 April 2024 20:52 Wib