Sampit (Antaranews Kalteng) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H.Supian Hadi berharap kompensasi bagi warga yang belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) agar tetap bisa menggunakan hak pilih hingga pemilu serentak 2019.
"Saat ini ada sekitar 40.000 warga yang belum memiliki e-KTP. Banyak faktor dan kendala yang dihadapi. Makanya kami berharap ada solusi terkait masalah ini, jangan sampai masyarakat kehilangan hak pilih sehingga mereka menyalahkan pemerintah daerah," kata Supian di Sampit, Sabtu.
Menurut Supian, masih banyaknya penduduk Kotawaringin Timur yang belum memiliki e-KTP, disebabkan banyak kendala, khususnya masalah geografis. Wilayah Kotawaringin Timur sangat luas dengan geografis yang rumit dan akses terbatas.
Masyarakat di kawasan pelosok banyak yang terkendala untuk datang mengurus e-KTP ke kecamatan atau kabupaten. Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga sudah melakukan upaya jemput bola namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala.
Besarnya biaya yang dibutuhkan membuat upaya jemput bola dilakukan secara bertahap. Kendala lain, saat petugas mendatangi warga ke desa-desa, banyak warga tidak berada di rumah karena pergi bekerja ke kebun dan ladang.
Supian menegaskan, pemerintah daerah terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki e-KTP. Namun dia meminta tetap ada solusi agar warga yang belum memiliki e-KTP tidak kehilangan hak pilih saat pemilu serentak 17 April 2019 nanti.
Menurutnya, masalah ini jangan melulu disalahkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena usaha terus dilakukan. Pemerintah pusat diharapkan tidak tutup mata terhadap masalah ini agar masyarakat tidak kehilangan hak pilih.
Supian mengaku sudah menyampaikan masalah itu dalam pertemuan di tingkat provinsi. Dia berharap ada solusi karena ini juga berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu serentak. Jangan sampai partisipasi pemilih rendah karena banyak yang belum memiliki e-KTP.
"Jangan samakan kondisi Kalimantan Tengah dengan di Jawa. Lihat kondisi di lapangan dan kendala geografis yang kami hadapi. Saya minta dispensasi kepada pemerintah pusat, yang penting mereka tercatat sebagai warga Kotawaringin Timur," kata Supian.
Menurut Supian, mungkin saja ada yang terlewatkan perekaman e-KTP di kawasan kota, namun yang terbanyak adalah daerah pelosok. Supian meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mengoptimalkan pembuatan e-KTP.
Supian berharap pemilu serentak 2019 nanti berjalan lancar dan sukses. Semua pihak diminta me jaga situasi agar tetap kondusis sehingga semua berjalan dengan lancar dan baik.
Banyak warga terancam kehilangan hak pilih, Bupati Kotim usulkan ini
Bupati Kotim H Supian Hadi saat menghadiri pagelaran seni budaya sekaligus sosialisasi pemilu serentak oleh KPU Kotim, Sabtu (21/4/2018). (Foto Antara Kalteng/Norjani)
