DPRD Kotim ancam coret anggaran SOPD berkinerja rendah

id DPRD Kotim ancam coret anggaran SOPD berkinerja rendah,Sampit,Anggaran

DPRD Kotim ancam coret anggaran SOPD berkinerja rendah

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo. (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo mengancam tidak akan menyetujui anggaran satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang malas dan tidak mencapai target serapan anggarannya.

"SOPD yang tidak melaksanakan program dengan baik dan serapan anggarannya rendah harus diberi sanksi berupa tidak diberikan anggaran, selain itu SOPD yang bersangkutan juga harus evaluasi," katanya di Sampit, Jumat.

Menurut Handoyo, rendahnya serapan anggaran akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab pembangunan akan stagnan atau berjalan di tempat. Yang jelas, kerugian daerah akan berlipat, anggaran tidak terserap, aspirasi masyarakat tidak terealisasi," terangnya.

Handoyo juga meminta kepada pimpinan SOPD yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, untuk sadar diri mundur dari jabatannya. 

"Dengan mundur dari jabatan, saya kira lebih terhormat, sebab masih banyak pejabat lainnya yang siap menggantikan dan mampu mengemban tugas dengan baik," ucapnya.

Handoyo mengatakan, jangankan mencari anggaran, menggunakan anggaran saja tidak mampu. Jika pejabat yang tidak produktif memang harus diganti.

Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini membutuhkan pejabat yang energik dan mampu melaksanakan program pembangunan sesuai rencana pembangunan jangka menangah daerah (RPJMD).

Menurutnya, DPRD dengan segala kewenangannya bisa menilai SOPD yang mampu merealisasikan usulan dan tidak.

"Hasrat SOPD memang ada yang cenderung meminta anggaran besar, namun dalam tataran pelaksanaan tidak mampu dilakukan dengan  maksimal," ungkapnya.

Handoyo minta kepada SOPD yang rendah serapan anggarannya untuk bisa membeberkan masalah kendala yang dihadapi, sehingga DPRD dapat membantu memberikan saran dan masukan terkait permasalahan itu.

"Jika permasalahan yang mereka tidak dipaparkan dari mana kami bisa tahu. Untuk itu semua SOPD ada koordinasi dengan pimpinan daerah," katanya.