Legislator Kotim dorong pemkab alokasikan anggaran untuk kelurahan

Sampit (Antaranews Kalteng) - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Handoyo J Wibowo mendorong pemerintah kabupaten setempat mengalokasikan anggaran untuk kelurahan agar terjadi pemerataan percepatan pembangunan.

"Sudah sewajarnya pemerintahan kelurahan mendapatkan anggaran secara khusus, layaknya pemerintahan desa," katanya di Sampit, Selasa.

Dengan diberikan kepercayaan untuk mengelola anggaran sendiri, diharapkan pembangunan di tingkat kelurahan juga bisa lebih cepat maju. Selama ini pemerintahan di tingkat kelurahan sangat minim anggaran karena anggaran mereka menunggu dari pihak kecamatan.

Handoyo mengatakan, akibat minimnya anggaran tersebut, pembangunan di tingkat kelurahan cenderung tertinggal dengan desa. Bahkan bisa dikatakan desa, lebih maju sejak adanya dana desa dan alokasi dana desa (DD/ADD).

"Pengamatan saya, ada kesenjangan pembangunan antara desa dengan kelurahan. Untuk itu dengan adanya dana secara khusus untuk pemerintahan desa kedepannya pembangunan di kelurahan tidak tertinggal jauh dengan desa. Yang jelas, anggaran tersebut untuk pemerataan pembangunan baik itu di tingkat kelurahan maupun desa," terangnya.

Menurut Handoyo, penyediaan anggaran untuk kelurahan tidak melanggar aturan karena pemerintah pusat sendiri belum lama ini telah mengintruksikan agar daerah memberikan anggaran untuk kelurahan.

"Saya optimistis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pasti mampu untuk menyediakan anggaran di 17 kelurahan, dan kalau perlu mulai tahun anggaran 2019 nanti dana tersebut sudah bisa didistribusikan," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur, Halikinnor mengaku jika pemerintah daerah saat ini sudah menyiapkan anggaran secara khusus untuk kelurahan yang ada di wilayah itu.

"Kami sudah menyiapkan anggaran tersebut, dan rencananya akan kami salurkan pada 2019 nanti. Dan hal ini kita lakukan sesuai intruksi pemerintah pusat," demikian Halikinnor. 

Pemerintah daerah terus melakukan percepatan pembangunan, khususnya kawasan pelosok. Pembangunan desa mengalami kemajuan pesat setelah desa dipercaya mengelola anggaran sendiri. Kemajuan seperti itu pulalah yang diharapkan terjadi jika kelurahan juga diberi anggaran yang memadai.