Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Pembangunan ekowisata mangrove menggunakan dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, telah selesai dikerjakan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Seruyan Priyo Widagdo mengatakan, pemerintah kabupaten diharapkan melanjutkan pembangunan fisik ekowisata ini karena masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus dilengkapi.
"Pembangunan fisik sudah selesai seratus persen, namun masih diperlukan peningkatan infrastruktur jalan menuju ke lokasi dan diharapkan kekurangan tersebut ditangani oleh pemerintah kabupaten," katanya di Kuala Pembuang, Minggu.
Saat musim hujan, jalan sepanjang tiga kilometer menuju lokasi ekowisata tersebut sulit dilalui karena baru satu kilometer yang sudah disemen. Diharapkan jalan yang belum tersentuh pembangunan diselesaikan oleh dinas terkait pada penganggaran tahun selanjutnya.
Ekowisata mangrove yang berada dekat kawasan Pelabuhan Samudera Teluk Segintung ini, telah dilengkapi dengan gapura, empat gazebo, jembatan titian dan selasar depan. Fasilitas tersebut telah dicat warna-warni untuk menambah daya tarik bagi masyarakat.
"Meski ekowisata ini belum diresmikan namun sudah ramai dikunjungi masyarakat. Selain untuk menghabiskan waktu pada sore hari, banyak yang menjadikannya sebagai tempat untuk berswafoto," paparnya.
Priyo menjelaskan, rencananya ekowisata mangrove akan diresmikan oleh Bupati Seruyan Yulhaidir pada akhir tahun ini. Nantinya akan ada penanaman mangrove secara simbolis di lokasi tersebut bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
Sementara itu, pembangunan ekowisata mangrove dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi wilayah pesisir Seruyan. Dari sepanjang 200 kilometer lebih garis pantai, kondisinya banyak yang memprihatinkan akibat pembangunan yang kurang terkontrol.
Keberadaan ekowisata ini diharapkan memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya mangrove untuk wilayah pesisir. Sehingga mangrove yang masih baik dapat dijaga dan yang rusak dapat direhabilitasi secara berkala kedepannya.
"Agar aset yang dibangun ini dimanfaatkan secara maksimal, kami sedang mengkaji sistem pengelolaannya. Ada dua alternatif yang mungkin menjadi pilihan, yakni membuat BUMDes atau pengelolaan yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan dinas terkait dan masyarakat," ungkap Priyo.
Selain itu, berdasarkan rencana utama atau 'master plan' yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan nantinya dibangun pusat kuliner di kawasan ekowisata mangrove dan gedung pertemuan umum. Tujuannya agar memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga sekitar dan tambahan pendapatan asli daerah bagi pemerintah kabupaten.
