Sampit (Antaranews Kalteng) - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Jainudin Karim menyarankan agar penyaluran gas elpiji bersubsidi ke wilayah pelosok daerah dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha milik desa (BUMDes).
"Pihak desa tentunya lebih tahu dan memiliki data lebih lengkap tentang warganya yang berhak menggunakan gas elpiji subsidi tersebut. Jadi tidak ada salahnya jika pendistribusian barang subsidi tersebut melibatkan pihak desa, yakni BUMDes," katanya di Sampit, Senin.
Dikatakannya, berdasarkan hasil pertemuan pihak DPRD dengan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah belum lama ini tadi. Bahkan instansi terkait yang turut hadir juga sepakat dengan hal tersebut.
"Jadi kedepan penyalurannya bisa lebih efektif. Melalui BUMDes itu akan tahu mana masyarakat yang berhak mendapatkan elpiji subsidi," tambahnya.
BUMDes bersama aparatur desa dinilai lebih paham dengan masyarakatnya yang memang membutuhkan. Di sisi lain, warga setempat juga akan aktif ikut mengawasinya.
"Kami berharap 168 desa yang ada di Kotim, salah satu kegiatan BUMDes mereka mengelola penyaluran gas elpiji tersebut," ucapnya.
Menurut Jainudin Karim, sekarang yang perlu didata ulang adalah jumlah masyarakat yang menerima gas elpiji subsidi, sehingga bisa dibandingkan dengan kouta yang disalurkan selama ini.
"Jika ada terjadi kekurangan, kami minta agar pemerintah daerah mengajukan usulan penambahan kuota kembali dengan dasar data yang ada," ungkapnya.
Jainudin Karim mengingatkan agar pendataan itu harus berkala. Karena tidak bisa jika menggunakan data lama untuk penyaluran sekarang.
"Setiap saat masyarakat pengguna gas elpiji bersubsidi tentunya akan berubah, bisa bertambah, bisa juga justru berkurang," jelasnya.
Jainudin berharap dengan dilibatkannya pihak BUMDes dalam penyaluran gas elpiji subsidi diharapkan dapat memperkecil terjadi penyelewengan. Selain itu, distribusi bisa lebih tepat sasaran.
