Gubernur ingin pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng raih WTP

id Gubernur Kalimantan Tengah,Sugianto Sabran,opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),BPK RI

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran (Foto Antara Kalteng/Muhammad Arif Hidayat)

Kalimantan Tengah (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menginginkan semua pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

"Kami harapkan penilaian LKPD tahun anggaran 2018 milik 13 pemerintah kabupaten dan satu kota di Kalteng, termasuk pemerintah provinsi semuanya meraih WTP," katanya di Palangka Raya, Rabu.

Opini WTP yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalteng nantinya, sangatlah penting bagi pemerintah daerah. Sebab opini itu akan sangat berpengaruh dan memberikan banyak dampak positif terhadap kredibilitas suatu pemerintahan.

Sugianto menyebut, WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan oleh BPK RI jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Tentu hal ini juga menunjukkan kualitas dan kinerja yang dimiliki aparatur sipil negara.

Jika pemerintah daerah memiliki kualifikasi WTP, tentu akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang berjalan selama ini, karena semuanya berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang bagus.

"Jadi saat tim pemeriksa dari BPK RI turun ke lapangan, setiap ASN yang ada di organisasi perangkat daerah harus mampu memberikan setiap data yang dibutuhkan," ujarnya.

Selama ini, Pemprov Kalteng berhasil meraih WTP empat tahun berturut-turut, yakni sejak tahun 2014-2017. Untuk itu pihaknya berharap agar capaian tersebut bisa dipertahankan dan kembali dicapai pada LKPD tahun anggaran 2018.

Pihaknya optimis dapat kembali mewujudkannya, mengingat selama ini semua kepala organisasi perangkat daerah telah bekerja secara maksimal dan proaktif menyelesaikan laporan keuangan serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

"Begitu pula dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng, kami meyakini semua pihak telah bekerja secara maksimal untuk menyajikan LKPD sebaik mungkin dan sesuai ketentuan yang berlaku," papar Sugianto

Pewarta :
Uploader : Admin 4
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar