Nelayan pesisir Kotim berharap bantuan pembuatan tambak ikan

Sampit (ANTARA) - Nelayan di pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, khususnya di Desa Satiruk Kecamatan Pulau Hanaut berharap mendapat bantuan modal pembuatan tambak ikan karena potensinya cukup besar untuk dikembangkan menjadi usaha andalan baru.

"Potensi lahannya masih sangat luas tapi masyarakat kami terkendala modal. Saking antusiasnya, mereka sampai patungan dana menyewa ekskavator untuk mengeruk tanah membuat tambak," kata Kepala Desa Satiruk Asra di Sampit, Selasa.

Desa Satiruk merupakan desa paling ujung di kawasan pesisir Kotawaringin Timur. Sekitar 80 persen penduduknya berprofesi sebagai nelayan tradisional atau menggantungkan hidup dari sektor perikanan.

Saat ini beberapa warga mulai mencoba usaha budidaya perikanan seperti udang, bandeng dan lainnya menggunakan tambak memanfaatkan lahan yang masih luas tersedia. Hasilnya cukup menggembirakan sehingga makin banyak warga yang tertarik, namun mereka terkendala modal.

Masyarakat di desa yang masih terisolasi jalan darat dari pusat Kota Sampit ini berharap ada bantuan pemerintah untuk pembuatan tambak. Hal itu lantaran dana desa setempat saat ini masih difokuskan untuk membangun jalan karena sangat terbatas, meski hanya berupa jalan semen selebar satu hingga dua meter.

Asra menyebutkan, saat ini sudah ada sekitar 40 hektare tambak ikan di desanya. Namun, sebagian merupakan milik pemodal dari luar desa karena warga Desa Satiruk kesulitan dalam permodalan.

Budidaya perikanan dinilai sangat prospektif untuk menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Khususnya ketika masa paceklik saat nelayan tidak bisa melaut akibat gelombang tinggi, maka hasil dari budidaya perikanan bisa menjadi andalan agar nelayan bisa tetap mendapat penghasilan.

Asra memaklumi kendala yang dihadapi instansi teknis terkait pemangkasan anggaran sehingga banyak usulan dari masyarakat belum bisa diakomodir. Namun dia sangat berharap ada solusi sehingga masyarakat Desa Satiruk bisa meningkatkan kesejahteraan melalui sektor perikanan.

"Selain itu, kendala yang kami hadapi adalah status lahan masih banyak yang dinyatakan masuk kawasan hutan produksi meski fakta di lapangan tidak seperti itu lagi. Kami berharap ada solusi terkait ini sehingga sektor pertanian juga bisa berkembang," harap Asra.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kotawaringin Timur Heriyanto mengatakan, pemerintah daerah tidak memungkinkan membantu permodalan melalui alokasi APBD sesuai aturan yang ditegaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Meski begitu, Heriyanto mengatakan, ada peluang mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia berharap nelayan bidang budidaya, tangkap, pengolahan dan pemasaran di Kotawaringin Timur ada yag berminat memanfaatkan kesempatan mendapatkan bantuan tersebut.

"Saat sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan pada 20 Maret 2019 di aula Kecamatan Pulau Hanaut, sudah kami sampaikan bahwa ada tawaran permodalan dari KKP melalui LPMUKP dengan bunga ringan sebesar 3 persen per tahun dengan masa angsuran maksimal empat tahun dan batas pinjaman maksimal Rp3 miliar," ujar Heriyanto.

Dinas Perikanan siap mendampingi jika ada nelayan yang ingin mengusulkan bantuan pinjaman modal tersebut. Bantuan dengan sistem pinjaman diharapkan membuat nelayan lebih serius dan termotivasi karena ada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut.