80 persen SMP di Palangka Raya telah laksanakan UNBK

id UNBK,80 persen SMP di Palangka Raya telah laksanakan UNBK,Fairid Naparin , Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Sahdin Hasan

80 persen SMP di Palangka Raya telah laksanakan UNBK

Siswa SMPN 1 Palangka Raya melaksanakan UNBK pada Senin (22/4/2019). (Foto Antara Kalteng/Rendhik Andika)

Palangka Raya (ANTARA) - Sebanyak 80 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Dari 49 SMP yang ada, sebanyak 80 persen sudah melaksanakan UNBK. Yang belum UNBK tinggal sekolah satu atap (Satap)," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Sahdin Hasan, Senin.

Pernyataan itu dikatakan Sahdin di sela mendampingi Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sekolah sederajat serta SMP dan sekolah sederajat.

"Untuk tingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah peserta ujian sebanyak 5.216 siswa, dan SMP dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 4.000 siswa lebih yang ikut ujian," kata Sahdin.

Baca juga: Komputer kurang, SMPN 6 Palangka Raya terpaksa pinjam dengan sekolah lain

Pihaknya pun akan terus memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan ujian terutama teknis  kesiapan sarana dan prasarana serta jenis soal yang diujikan.

"Salah satu soal yang kita pantau ialah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Contoh monitor yang dilakukan seperti menentukan apakah soal menitikberatkan pada pemahaman, penghayatan atau pengamalan Pancasila," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, dari hasil pantauan ujian SD dan UNBK tingkat SMP tidak ada kendala yang berarti.

"Hanya ada beberapa siswa yang mengaku sedikit gugup dan juga sejumlah sarana UNBK yang kurang. Selain itu ada siswa SMP yang tidak bisa ikut ujian karena sakit," kata Fairid.

Terkait itu, lanjut dia, pihak Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya melalui sekolah akan menjadwalkan pelaksanaan ujian ulang.

"Saat ini tidak ada alasan lagi siswa tidak bisa sekolah, apalagi tidak bisa ikut ujian. Semua telah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan seluruh warga memenuhi jenjang pendidikan dasar," katanya.