Gubernur intruksikan kabupaten/kota laksanakan e-planning dan e-budgeting

id provinsi kalimantan tengah,kalteng,gubernur kalteng,wtp kalteng,sugianto sabran

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kanan) kukuhkan Kepala BPKP Kalteng di Palangka Raya, Rabu (24/4/2019). (ist)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku telah mengintruksikan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan sistem e-planning dan e-budgeting serta e-controlling.

Ketiga sistem tersebut sangat perlu dilaksanakan agar pembangunan di daeah ini lebih terarah dan transparan serta terpantau perkembangannya, kata Sugianto saat mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng di Palangka Raya, Rabu.

"E-planning itu kan terkait informasi perencanaan pembangunan daerah, e-budgeting terkait akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan, serta e-controlling berfungsi memantau proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah," ucapnya.

Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu  mengintruksikan tiga sistem tersebut, juga sebagai upaya mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sugianto mengatakan untuk mendapatkan opini WTP bukan hanya soal keuangan dan administrasi yang diperhatikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tapi juga program dan pelaksanaan di lapangan.

"Jadi, tren opini WTP yang telah diraih pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Kalteng ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pembangunan dan program pemerintah dapat dirasakan masyarakat," beber dia.

Baca juga: Pengembangan sektor pariwisata di Kalteng perlu dukungan investor

Sementara dalam pengukuhan tersebut, Gubernur berharap kepada Kepala BPKP Kalteng dapat membantu provinsi dan kabupaten/kota mempertahankan opini WTP. Sebab, sebagai auditor internal pemerintah, BPKP diharapkan mampu berperan dalam mengawal penyelenggaraan keuangan melalui pemantapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Gubernur Kalteng itu mengakui bahwa opini WTP dari BPK bukan suatu keharusan atau kewajiban. Namun melalui opini WTP tersebut terlihat bahwa pemerintah se-Kalteng telah berusaha maksimal mengelola keuangan, administrasi dan program pembangunan.

Baca juga: Gubernur dorong masyarakat Kalteng Budidayakan ikan sistem Bioflok

"Kawalan dan masukan dari BPKP sangat diperlukan untuk mendorong kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola keuangan dan administrasinya," kata Sugianto.

Pemprov Kalteng telah berhasil meraih WTP empat kali berturut-turut dan diharapkan untuk LKPD 2018, tidak mengalami penurunan. Begitu juga dengan kabupaten dan kota yang sebelumnya mendapat WTP harus mempertahankan opini tersebut.

"Saya berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng meraih opini WTP. Di satu sisi, penyelenggara pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama," demikian Sugianto.

Baca juga: Penerapan politik tak lepas dari isu transaksional, kata Wagub Kalteng

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar