Nanga Bulik (ANTARA) - Wakil Bupati Lamandau Kalimantan Tengah Riko Porwanto menggelar rapat melibatkan instansi terkait, kepolisian, agen serta pangkalan elpiji untuk penetapan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg untuk menyikapi melambungnya harga di tingkatan pengecer.
"Kami sudah dua kali melaksanakan sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah tempat, dan hasil sidak tersebut kita bawa dalam rapat hari ini untuk menentukan harga eceran tertinggi," kata Riko Porwanto usai memimpin rapat di aula Bappeda, Nanga Bulik, Senin.
Menurutnya, dari hasil rapat yang dilaksanakan, diambil kesepakatan dengan pihak pangkalan, agen serta subagen bahwa harga eceran terendah khusus untuk wilayah Bulik dan Sematu Jaya adalah sebesar Rp25 ribu. Sementara untuk wilayah terjauh seperti Belantikan Raya, harga tertinggi adalah Rp30 ribu.
Untuk diketahui, sebelum HET ditetapkan harga elpiji 3 kg di tingkat pangkalan berkisar Rp30 ribu sampai Rp35 ribu per tabung, dan harga tersebut kembali melambung di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50 ribu.
Ia mengungkapkan, dari hasil sidak yang dilakukan pemerintah daerah, diketahui bahwa yang menjadi penyebab tingginya harga elpiji adalah selain karena belum adanya HET elpiji yang ditetapkan pemerintah daerah, juga akibat adanya permainan oleh oknum warga yang bukan subagen atau pangkalan resmi yang menjual secara bebas elpiji bersubsidi.
Orang nomor dua di Bumi Bahaum Bakuba itu menegaskan, jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka sama saja pihak terkait seperti pihak pangkalan dan agen serta para pengecer, termasuk pemerintah daerah berdiri di atas rakyat miskin. Di sinilah peran pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan.
Ia berharap setelah ditetapkannya HET elpiji, seluruh pihak yang berkepentingan dapat langsung menerapkan di lapangan. Tujuannya agar elpiji 3 kg dapat lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi harga yang melambung tinggi maupun terjadi kelangkaan sehingga menyulitkan warga tidak mampu.
"Hasil kesepakatan, harga eceran tertinggi elpiji 3 kg ini akan kita sampaikan ke provinsi untuk segera dibuatkan surat keputusan oleh Gubernur Kalteng," demikian Riko.
