Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Heriansyah tidak mempermasalahkan provinsi ini dijadikan lokasi perpindahan ibu kota pemerintahan Indonesia yang baru, namun tetap harus dikaji dari segi lingkungan dan sosial budaya setempat.
Meski begitu, dia mengingatkan semua elemen masyarakat perlu mengingat dan menyadari bahwa Provinsi Kalteng merupakan paru-paru dunia, sehingga rencana memindahkan ibu kota pemerintahan Indonesia di wilayah ini harus tetap mempertahankan gelar tersebut.
"Sekarang pertanyaannya, apakah perpindahan ibu kota RI ke Kalteng bisa mempertahankan gelar paru-paru dunia itu. Jika memang bisa, ya silahkan saja. Tapi kalau tidak bisa, ya perlu dipikirkan ulang," kata Heriansyah di Palangka Raya, kemarin.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengaku pernah membaca pernyataan salah seorang ahli gambut di media nasional, ibu kota Indonesia kurang layak dipindah di lahan bergambut seperti Kalteng. Untuk itulah, rencana memilih Kalteng perlu dipikirkan masalah lingkungan dan sosial budaya masyarakat setempat.
Baca juga: DPRD apresiasi kemajuan pembangunan Kalteng selama tiga tahun terakhir
Dia mengatakan mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon juga pernah menyatakan bahwa Kalteng adalah paru-paru dunia, dan satu-satunya provinsi yang masih mampu mempertahankan lingkungan, baik itu hutan maupun gambut, dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
"Kalau Provinsi Kalteng dijadikan ibu kota pemerintahan Indonesia, apakah gelar itu bisa dipertahankan. Ini yang perlu dikaji. Jangan sampai ekosistem dan lingkungan di Kalteng rusak hanya karena dijadikan ibu kota RI," kata Heriansyah.
Selain itu, permasalahan sosial budaya di Kalteng juga perlu diperhatikan dan dikaji dampak dari perpindahan ibu kota pemerintahan RI tersebut. Sebab, masyarakat dari berbagai suku, agama dan lainnya datang ke provinsi ini akan semakin banyak, dan itu dapat berdampak pada sosial budaya di Kalteng.
"Kalau masyarakat di Kalteng tidak siap dan kuat mempertahankan sosial budaya, saya memperkirakan akan tergerus dengan hadirnya orang-orang dari berbagai provinsi lain. Ini pun perlu dikaji," demikian Heriansyah.
Baca juga: Raperda inisiatif DPRD Kalteng direspon positif Kemendagri
Baca juga: Perbaiki fasilitas dan pelayanan Samsat, DPRD Kalteng kunjungi Kulon Progo
