Pemkab Gunung Mas akan kedepankan transparansi dalam bekerja

id Pemkab gumas, pemerintah kabupaten gunung mas, kuala kurun, wakil bupati efrensia lp umbing, pemerintahan yang transparansi, jujur dan adil

Pemkab Gunung Mas akan kedepankan transparansi dalam bekerja

(Dari kiri) Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing dan Ketua DPRD Gumer menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai rapat paripurna di Kuala Kurun, Jumat, (14/6/2019). (Foto Diskominfo dan SP Kabupaten Gunung Mas)

Kuala Kurun (ANTARA) - Wakil Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah Efrensia LP Umbing mengatakan, pemerintah daerah akan selalu mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

"Transparansi akan kami lakukan semaksimal mungkin dengan berlandaskan dedikasi, adil, jujur dan loyalitas," katanya saat rapat paripurna di Kuala Kurun, Jumat.

Dengan mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, diharapkan daerah menjadi bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri, sesuai dengan visi Berjuang Bersama.

Wakil kepala daerah di kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini juga menyampaikan, bahwa pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang akan lebih memerhatikan kepentingan masyarakat umum.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Pendukung DPRD Gumas yakni PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, Nasdem dan Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia yang menyetujui raperda tentang LPj APBD 2018 untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas sumbang saran dari anggota dewan. Semoga raperda tersebut dapat dibahas pada rapat-rapat selanjutnya, hingga ditetapkan menjadi perda,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gumas Nomi Aprilia mengajak masing-masing pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin dan mengedepankan transparansi dalam pemanfaatan anggaran.

“Dengan adanya transparansi dalam pemanfaatan anggaran, diharapkan pemerintah daerah menjadi bersih dan bebas dari berbagai unsur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” terangnya.

Menurutnya, KKN sangat merugikan daerah dan masyarakat. Oleh sebab itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gumas mengajak seluruh pihak menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana mestinya.

“Jalankan tugas dengan tidak melakukan penyimpangan dan lakukan dengan berlandaskan dedikasi, adil, jujur dan loyalitas, sehingga daerah kita ini menjadi sejahtera, mandiri, berdaya saing dan bermartabat,” demikian Nomi.