DPRD desak pemkab sejahterakan guru honorer di wilayah pelosok Kotim

Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Sutik mendesak pemerintah kabupaten setempat, untuk memberikan kesejahteraan terhadap guru honorer utamanya yang bertugas di wilayah pelosok.

"Selama ini kesejahteraan guru honorer masih terabaikan oleh pemerintah daerah. Kami ingin agar hal ini menjadi perhatian serius kedepannya," katanya di Sampit, Sabtu.

Guru honorer di Kotawaringin Timur pada umumnya belum sejahtera, terutama mereka yang digaji oleh yayasan dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Gaji yang mereka terima berkisar antara Rp350-500 ribu per bulannya.

Besaran gaji tersebut sangat jauh berbeda dengan guru kontrak, maupun guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), padahal tugas mereka di lapangan sama, yakni mengajar.

"Kami ingin besaran gaji guru honorer nantinya mengacu pada upah minimum kabupaten (UMK). Dengan mengacu pada UMK diharapkan dapat memberikan kesejahteraan," ucapnya.

Sutik berharap pemerintah kabupaten nantinya, memberikan kesejahteraan terhadap guru honorer di semua tingkatan, mulai dari guru yang mengajar di TK, SD maupun SMP sederajat.

Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi membenarkan hal itu, jika gaji guru honorer masih rendah dan belum memberikan kesejahteraan, namun pihaknya sedang mengupayakan adanya peningkatan gaji.

"Sekarang masih kami perjuangkan untuk peningkatan gaji, karena nilainya masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil maupun kontrak daerah," terangnya.

Guru honorer memiliki tugas yang sama dengan guru yang sudah pegawai negeri dan kontrak daerah. Yakni mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga sudah sepatutnya diperhatikan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekolah. Salah satunya melalui dana BOS daerah. Pemerintah daerah juga akan menggali bantuan dari pihak ketiga, misalnya perusahaan besar swasta (PBS).

"Mudah-mudahan upaya kami ini bisa segera terealisasi, sehingga kesejahteraan guru honorer bisa terwujud. Dan yang pasti tidak ada kesenjangan antara guru honorer dengan mereka yang berstatus PNS maupuan kontrak daerah," tegasnya.