Tamiang Layang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur Kalimantan Tengah berkunjung ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk berkonsultasi sekaligus menyinkronkan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.
"Kami diterima Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun yang diwakili Kepala Sub Direktorat Rancang Bangun I Bappenas, Astu Gagono Kendarto. Banyak hal yang dibahas dan disampaikan kepada kami selaku anggota dewan dan sangat bermanfaat bagi pembangunan di Barito Timur," kata Ketua DPRD Barito Timur Broelalano saat dihubungi dari Tamiang Layang, Kamis.
Kunjungan ke Bappenas dipimpin langsung Broelalano didampingi Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muler serta diikuti anggota komisi I, II dan III.
Broelalano mengatakan, pertemuan di Bappenas membahas percepatan pembangunan daerah dengan sistem hubungan kerja pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan di daerah dengan mengacu program pembangunan pemerintah pusat periode 2019 - 2024.
Ditambahkan Ariantho S Muler, percepatan pembangunan secara merata di seluruh nusantara sangat diharapkan semua kalangan di daerah, termasuk di Kabupaten Barito Timur.
Rencana kerja sama dengan pihak ketiga terkait percepatan pengembangan dimaksud, diharapkan pembangunan di Barito Timur bisa sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat periode 2019–2024.
Sinkronisasi program pembangunan tentunya akan dilaksanakan sebagai wujud dan upaya mempercepat pembangunan demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Upaya melibatkan pihak ketiga telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan menggandeng beberapa perusahaan dalam mewujudkan pembangunan yang disesuaikan dengan program prioritas daerah.
Walaupun tidak begitu signifikan, hasilnya telah terlihat nyata. Kalangan legislator sangat mengharapkan dukungan pihak ketiga untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan roda pembangunan kedepan.
"Hasil kunjungan kerja tentunya akan disampaikan ke pemerintah daerah agar bisa terlaksananya pembangunan dengan sistem hubungan kerja pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam percepatan pembangunan di daerah yang mengacu pada program pembangunan pemerintah pusat periode 2019-2024," demikian Ariantho S Muler.
