Masyarakat Dayak Kalimantan berikrar di Tugu Soekarno Palangka Raya

Palangka Raya (ANTARA) - Puluhan perwakilan Masyarakat Dayak Kalimantan membacakan Ikrar hasil dari seminar dan napak tilas Tumbang Anoi tahun 2019 di Tugu Soekarno Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis.

Masyarakat Suku Dayak mendukung secara penuh rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk Pemindahan Ibukota Pemerintahan ke Pulau Kalimantan atau Borneo, kata Ketua Penyelenggara seminar dan napak tilas Tumbang Anoi tahun 2019, Dagut, di Palangka Raya, usai membacakan ikrar.

"Ikrar yang kami bacakan ini salah satu dari beberapa point yang dihasilkan dalam seminar dan napak tilas Tumbang Anoi tahun 2019 di Desa Tumbang Anoi, Kabupaten Gunung Mas, dari tanggal 23-24 Juli," tambahnya.

Dikatakan, adapun ikrar lainnya yakni, menyepakati penyebutan Pulau Kalimantan/Borneo dengan sebutan Pulau Dayak, menetapkan tanggal 24 Juli sebagai hari persatuan Dayak dan dijadikan agenda tahunan serta menerbitkan kalender Dayak Internasional mulai tahun 2020.

Menuntut penetapan khusus hutan dan lahan seluas 10.000 hektar Hutan Adat Damang Batu di Desa Tumbang Anoi kepada Pemerintah Republik Indonesia, agar dijadikan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Rumah Betang Damang Batu, sekaligus pusat kebudayaan masyarakat Adat Suku Dayak se Dunia, serta meminta pemerintah Provinsi/Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam APBN dan APBD.

"Mengingat pentingnya hutan bagi masyarakat Dayak, maka menuntut pemerintah untuk memoratorium pemberian ijin perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan/Borneo," kata Dagut.

Menuntut kepada pemerintah Indonesia agar perubahan status kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional dan hutan produksi, harus mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Membentuk organisasi Dayak dan membentuk tim negosiator dalam Organisasi Dayak Dunia, terkait dengan upaya untuk memperjuangkan hak Dayak di masing-masing negara menyangkut sosial, ekonomi, politik dan spiritual Dayak.

Menuntut Pemerintah Republik Indonesia (Presiden Joko Widodo) mengakomodir putera/puteri terbaik Suku Dayak untuk duduk di jajaran Kabinet Kerja jilid II dan beberapa staf kepresidenan serta memprioritaskan dari sisi pendidikan kedinasan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Menyusun panduan pengesahan perkawinan campur di kalangan Suku Dayak dengan etnis lain yang menikah dengan masyarakat Adat Suku Dayak melalui sistem religi masyarakat Adat Suku Dayak, maka secara otomatis menjadi masyarakat Adat Suku Dayak.

Baca juga: Warga Nunukan tempuh ribuan kilometer demi hadiri Napak Tilas Tumbang Anoi

"Menuntut pemerintah untuk membina dan mengembangkan pertanian tradisional berupa komoditi local, seperti karet, rotan dan produk-produk hutan lainnya agar dijadikan kekuatan pembangunan ekonomi Dayak," kata Dagut.

Selain itu, peranan Hakim Adat masyarakat Suku Dayak dalam menyelesaikan permasalahan perdata dan pidana, mestilah terlebih dahulu mengutamakan aspek kearifan lokal berbasiskan hukum adat, penggunaan hukum negara dilihat sebagai upaya ultimum remidium atau upaya hukum terakhir.

Membentuk kepengurusan Yayasan Budaya Damang Batu Kalimantan Tengah, dengan personel pengurus berasal perwakilan Suku Dayak disemua provinsi sebagai mitra strategis Pemerintah Republik Indonesia, dalam penataan dan pengelolaan cagar budaya rumah betang damang batu di Desa Tumbang Anoi, dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun, untuk kemudian personil pengurusan disusun kembali, untuk masa kepengurusan 5 (lima) tahun selanjutnya.

"Mengakui agama Kaharingan sebagai sistem religi asal dalam masyarakat Adat Suku Dayak. Itu sejumlah point yang dihasilkan dan telah dibaca di Desa Tumbang Anoi," demikian Dagut.

Baca juga: Ribuan Warga Dayak Dipastikan Hadiri "Tumbang Anoi"

Baca juga: Tokoh Dayak Berkumpul Peringati "Tumbang Anoi"