Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Beta Syailendra meminta pemerintah kota setempat meningkatkan pengelolaan dana bantuan sosial.
"Jika dana bantuan sosial ini salah pengelolaan akan berpotensi menimbulkan dampak hukum dan kerugian negara sehingga pemerintah kota harus bijak dan teliti," kata Beta di Palangka Raya, Kamis.
Selain itu, lanjut politisi PAN itu, ketelitian dalam pengelolaan dana bantuan sosial juga untuk memastikan sesuai aturan yang berlaku dan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Apalagi jenis bantuan dana sosial ini bermacam-macam seperti untuk program keagamaan, kepemudaan, hibah untuk organisasi kemasyarakatan yang tentunya setiap jenis penyaluran memiliki kriteria berbeda," kata Beta.
Baca juga: Legislator Kalteng minta pemprov tingkatkan dana bansos sarana ibadah
Meski demikian, menurut dia, selama ini proses penyaluran dan pendistribusian dana bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah "Kota Cantik" sudah cukup baik.
Pernyataan itu diungkapkan Beta usai acara kunjungan kerja DPRD Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan ke DPRD Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
"Kunjungan kerja itu dilakukan DPRD Kabupaten Balangan terkait kaji banding terkait pengelolaan dana bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya yang bersumber dari APBD," katanya.
Dalam pertemuan itu, DPRD Kabupaten Balangan ingin memperdalam teknis pemberian hibah atau dana bantuan sosial mulai dari cara pengajuannya, proses verifikasi di lapangan, hingga siapa dan kriteria penerima dana tersebut.
"Jadi ada diskusi dan saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman terkait penggunaan dana hibah bansos ini. Secara umum kita sampaikan jika di Palangka Raya sendiri selama ini untuk dana hibah bansos sudah berjalan dengan cukup baik," katanya.
Baca juga: Pemkot bantu dua warga penderita penyakit ganas di Palangka Raya
Baca juga: Keluarga penerima bansos rastra di Gunung Mas tidak berubah
Pemkot diminta tingkatkan pengelolaan dana bansos
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Beta Syailendra. (ANTARA/Adi Wibowo)
