Palangka Raya (ANTARA) - Wacana pemindahan Ibu kota Negara Indonesia ke Provinsi Kalimantan Tengah yang akan diikuti perubahan dalam struktur dan tatanan masyarakat baru dengan berbagai konsekuensi dan dampaknya termasuk bagi kalangan pemuda dan remaja, siap diantisipasi komponen mahasiswa yang ada di Kalteng.
“Perubahan dan adanya tatanan baru dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan terjadi, maka kalangan muda harus bisa ikut mempengaruhi agar dampak sebagai Ibu kota Negara pergerakannya menuju arah produktif, terutama bagi kalangan muda,” ucap Supianadi, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kamis.
Dikatakan, komponen mahasiswa sangat terbuka bagi masuknya arus penduduk baru yang selalu menjadi ikutan dari sebuah perkembangan suatu daerah, terlebih menjadi Ibu kota Negara yang dipastikan akan menjadi magnet besar datangnya arus orang.
Baca juga: MUI Kalteng : Pemindahan ibu kota harus bisa wujudkan masyarakat madani
Saat rapat terbatas dengan Wakil Rektor III UM Palangkaraya Dr.Norcahyono, Kepala BAKA, Dekan dan jajaran FISIPOL, serta Wapres BEM UM Palangkaraya Said Azmi disepakati perlu segera menyusun program bersama bagi penguatan aktivitas kemahasiswaan yang dibutuhkan dalam menyiapkan diri sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia.
Pelibatan mahasiswa dalam segala aktivitas di dalam kampus juga akan diprioritaskan dalam rangka membiasakan dan membentuk mental kerja sebagai bekal saatnya berinteraksi dengan lingkungan kerja, dan ketika sudah menjadi sarjana dan saatnya terjun untuk berkarir dalam berbagai bidang.
Dalam kesempatan terpisah Ketua Dewan Riset Daerah Kalteng Prof.Dr.Sulmin Gumiri,M.Sc menyatakan menyambut baik dan berusaha mengimbangi terkait tingginya ekspektasi masyarakat Kalteng dalam mengawal untuk menerima perubahan sebagai daerah baru dengan struktur dan tatanan baru sebagai Ibu kota Negara Indonesia.
Baca juga: Ini yang dilakukan MUI terkait rencana pemindahan ibu kota ke Kalteng
“Kiprah kalangan akademisi, dan mahasiswa sebagai masyarakat kampus sangat dibutuhkan dalam penguatan kebijakan dan program pembangunan daerah serta dalam mengawal masyarakat agar dalam beradaptasi terhadap berbagai perubahan,” ucap Wakil Rektor IV Universitas Palangka Raya (UPR) itu.
DRD
Penguatan program tentu dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan karakteristik dan keunggulan lokal daerah, ujarnya.
Gubenur Kalimantan Tengah H.Sugianto Sabran mengingatkan para bupati dan wali kota di provinsi itu agar terus berinovasi dan berempati untuk mendorong kemajuan masyarakat di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan strategis.
“Dalam membuat kebijakan dan program dengan syarat utama harus berbasis riset dan hasil kajian dari kalangan akademisi dan tim ahli. Saya tidak mau dengar kalau ada bupati/wali kota yang berbuat hanya untuk pencitraan saja,” ucapnya.
Baca juga: Muhammadiyah Kalteng : Pemindahan ibu kota perlu penyebaran informasi positif
Baca juga: UM Palangkaraya sasar Eropa dan Australia untuk program kuliah lapangan mahasiswa
