Kupang (ANTARA) - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan mengatakan, mendukung wacana pemisahan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg).
"Pemilu serentak harus dihapus karena antara pileg dan pilpres adalah dua pesta demokrasi yang berbeda, yang tidak boleh digabungkan," kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Senin.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan wacana pemisahan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang mulai mengemuka saat ini.
Wacana pemisahan pilpres dan pileg itu, muncul kembali dalam Kongkres PDI Perjuangan di Bali 8-11 Agustus 2019. Salah satu rekomendasi dalam Kongres PDIP adalah pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.
PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan capres-cawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD.
Johanes Tuba Helan menambahkan, berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, dimana pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan.
Menurut dia, seharusnya pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu baru pemilu presiden.
"Yang dimaksud dengan pemilu sekali dalam lima tahun dalam UUD 1945 adalah periodesasi, bukan gabungan pileg dan pilpres," katanya.
"Jadi memilih presiden dan wakil presiden serta memilih legislatif setiap lima tahun sekali, artinya tidak boleh ada pemilu sebelum lima tahun," katanya.
Berita Terkait
Kami bersyukur kita telah menjalankan proses demokrasi, kata Prabowo
Rabu, 24 April 2024 15:08 Wib
Capres-cawapres terpilih harus persiapkan diri agar bisa langsung bekerja
Rabu, 24 April 2024 15:05 Wib
Ganjar akan hadiri penetapan pemenang pilpres bila menerima undangan
Rabu, 24 April 2024 14:54 Wib
Anies-Muhaimin hadiri penetapan pemenang pilpres sebagai proses bernegara
Rabu, 24 April 2024 11:23 Wib
Penetapan pemenang Pilpres 2024 Rabu pagi
Rabu, 24 April 2024 0:32 Wib
Go Gibran Kalteng sampaikan selamat ke Prabowo-Gibran
Selasa, 23 April 2024 22:49 Wib
KPU RI undang semua paslon hadiri penetapan pemenang pilpres
Selasa, 23 April 2024 13:58 Wib
Prabowo ucapkan terima kasih kepada jajaran Mahkamah Konstitusi
Selasa, 23 April 2024 13:48 Wib