Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut memindahkan kantornya ke ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
"Kalau kita lihat undang-undang, KPK berlokasi di ibu kota negara. Jadi kalau pindah ibu kota ya seharusnya kalau undang-undang KPK belum diganti, kami juga harus pindah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa gedung KPK berkedudukan di ibu kota negara.
Baca juga: Menteri LHK: Tidak ada kesulitan siapkan ibu kota baru
Adapun bunyi Pasal 19 ayat 1 tersebut, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Laode memastikan KPK juga akan ikut mengawasi proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang memakan biaya yang sangat besar.
"Oh iya iya iya, semua infrastruktur besar itu selalu akan kita upayakan untuk diawasi pelaksanaannya," kata Laode.
Baca juga: ASN muda wajib pindah ke ibu kota baru, kata Menteri PANRB
KPK akan dibantu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengawal anggaran pemindahan ibu kota baru.
"Saya yakin BPKP, BPK juga sangat serius untuk mengawal itu. Jadi, ya kita upayakan tata kelolanya baik ke depan," katanya.
Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), butuh sekira Rp466 triliun untuk proses pemindahan serta pembangunan ibu kota baru di Kaltim.
Uang Rp466 triliun tersebut rencananya akan bersumber dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pihak swasta.
Baca juga: 95,7 persen tidak setuju permindahan Ibu Kota
Berita Terkait
BI ikut terlibat perkuat layanan perpustakaan dan tingkatkan literasi di Kalteng
Selasa, 23 April 2024 0:02 Wib
Masyarakat Palangka Raya diminta ikut gotong-royong bantu korban banjir
Kamis, 14 Maret 2024 20:37 Wib
Wabup Kotim ikut dalam pencarian orang tenggelam di Cempaga
Minggu, 10 Maret 2024 19:24 Wib
Seorang lansia di Palangka Raya ikut dievakuasi dari lokasi banjir
Minggu, 10 Maret 2024 17:33 Wib
Bupati Kotim minta Forum CSR ikut menopang perguruan tinggi
Minggu, 3 Maret 2024 19:54 Wib
Penjabat Bupati Barito Timur ikut musnahkan surat suara rusak
Selasa, 13 Februari 2024 14:25 Wib
Wabup apresiasi wartawan dan ASN ikut berpartisipasi jadi KPPS di Gumas
Senin, 12 Februari 2024 17:45 Wib
Jokowi tegaskan dirinya tak akan ikut kampanye Pemilu 2024
Rabu, 7 Februari 2024 14:01 Wib