Sampit (ANTARA) - Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rimbun minta pemerintah kabupaten setempat memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Pemerintah kabupaten berkewajiban meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama yang ada di wilayah pelosok," katanya di Sampit, Rabu.
Pembangunan infrastruktur pendidikan di Kotawaringin Timur belum merata karena masih ada beberapa sekolah di wilayah pelosok yang kondisinya memprihatinkan.
"Selain kondisi bangunan sekolah yang rusak, juga masih ditemukan kurangnya tenaga pendidik. Kondisi itu telah mengganggu proses belajar mengajar," tambahnya.
Rimbun berharap, pemerintah kabupaten segera mendata dan memperbaiki sekolah yang rusak agar mutu pendidikan di Kotawaringin Timur itu bisa lebih baik lagi.
Sektor pendidikan merupakan salah satu program pembangunan prioritas pemerintah kabupaten, jadi penanganannya harus serius dan terukur.
Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pelosok banyak dikeluhkan masyarakat. Mereka mengaku sudah beberapa kali mengusulkan agar ada perbaikan sekolah dan penambahan guru, namun usulan masyarakat belum dipenuhi.
"Laporan masyarakat yang kami terima, masih ada beberapa gedung sekolah yang rusak. Kondisi itu mengganggu kegiatan belajar mengajar para siswa," ucapnya.
Menurut Rimbun, selama ini pemerintah hanya berjanji meningkatkan kualitas pendidikan, namun kenyataan di lapangan masih banyak sarana pendidikan yang kurang memadai. Masih banyak gedung sekolah yang rusak dan kekurangan tenaga pengajar.
Baca juga: Siswa terpaksa kencing di semak karena sekolah tidak mempunyai toilet
Rimbun menilai, pemerintah sering memberikan bantuan yang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Ini yang harus dievaluasi agar setiap program pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
Pemerataan dan peningkatan infrastruktur pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan APBD, namun pemerintah kabupaten juga perlu mencari bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalteng maupun pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah hendaknya juga melibatkan pihak swasta seperti perusahaan sawit. Dengan dilibatkannya banyak pihak diharapkan dapat meringankan pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan pendidikan," ungkapnya.
Menurut Rimbun, keberadaan tenaga pendidik juga menjadi penentu keberhasilan pendidikan. Untuk itu kualitas dan mutu guru juga harus benar-benar diperhatikan.
"Masih kurangnya tenaga pendidik di wilayah pelosok membuat guru di daerah itu harus bekerja ekstra karena harus mengajar puluhan murid dengan berbeda kelas," demikian Rimbun.
Pemkab Kotim diminta prioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan
Dua anggota DPRD Kotim Paisal Darmasing dan Riskon Fabiansyah saat berkunjung ke SDN 2 Luwuk Kama Kecamatan Cempaga yang kondisinya rusak, belum lama ini. ANTARA/HO-DPRD Kotim
