Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera AY Mebas menyatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangan peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan.
"Jika sudah ditetapkan tanggap darurat karhutla, tidak ada lagi toleransi melakukan pembakaran, baik membuka lahan dengan cara dibakar atau pun lainnya," kata Ampera di Tamiang Layang, Kamis.
Adanya pertimbangan menaikkan status tanggap darurat karhutla karena di kabupaten setempat sudah sering terjadi karhutla di tiga kecamatan yang mayoritas lahan gambut. Ketiga kecamatan itu yakni Kecamatan Pematang Karau, Paju Epat dan Benua Lima
Ampera mengatakan permasalahannya adalah, apabila terjadi kelaparan atau kekurangan bahan makanan karena status tanggap darurat karhutla tahun 2019, maka pemkab di tahun 2929 kemungkinan besar akan menetapkan tanggap darurat pangan.
"Ini lah yang sedang dipertimbangkan terkait apakah status karhutla ditingkatkan menjadi tanggap darurat atau tidak," tegasnya.
Meski begitu, dia mengaingatkan apabila nantinya tanggap darurat karhutla ditetapkan, maka semua OPD bisa bergandengan tangan menanggulangi dampak buruk dari kabut asap.
"Penganggulangan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, mulai dari pembagian masker, memadamkan api dan memberikan pelayanan kesehatan," kata Ampera.
Baca juga: Pemkab Bartim gelontorkan dana Rp1 miliar kembangkan budidaya kakao
Saat ini Pemkab Bartim juga melakukan penataan tim karhutla untuk mengoptimalisasi tim yang sudah terbentuk mulai tingkat desa, kecamatan dan kabupaten agar bisa bersama-sama melakukan pemadaman secara maksimal di tingkat dan wilayah masing-masing.
Tujuannya untuk memaksimalkan kesiapan personil, sarana dan prasarana pendukung untuk penanggulangan dan penanganan karhutla di Kabupaten Barito Timur.
"Saya kira sarana dan prasarana sudah memadai, adanya sarana mobilisasi baik mobil damkar di tiap kecamatan. Ini belum termasuk sarana instansi lain," kata Ampera.
Pemkab juga mengusulkan permohonan bantuan sarana alat berat ke Kementerian Pertanian untuk membantu warga yang berprofesi sebagai peladang. Hal ini untuk membuka lahan warga dengan cara tidak dibakar.
Baca juga: Cegah masyarakat terpapar asap, pemkab Bartim sediakan 12 ruang oksigen
Baca juga: Polres Barito Timur pastikan tegas tangani perkara karhutla
