Kupang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan, ada oknum jaksa Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), merupakan bagian dari masalah karena diketahui ikut menjadi suplier material proyek.
"Jaksa TP4D untuk beberapa proyek di daerah dianggap sebagai bagian dari masalah, karena jaksa ikut menjadi suplier material," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, terkait rencana Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi terhadap keberadaan TP4D.
Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D).
Hal ini dikatakan Burhanuddin usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11).
"Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR bahwa, kami akan mengevaluasi TP4," kata Burhanuddin.
Mengenai keberadaan TP4D dia mengatakan, sangat tergantung pada hasil evaluasi yang akan dilakukan Kejaksaan Agung.
"Tetapi pengalaman TP4D di beberapa provinsi malah jadi masalah. Di Semarang Jaksa TP4D malah ditangkap KPK," kata Darius Beda Daton.
Karena itu, menurut dia, yang paling tepat melakukan fungsi pengawalan proyek itu bisa di BPKP atau Inspektorat.
Berita Terkait
Pemkab Kapuas raih predikat Kepatuhan Kualitas Tinggi dari Ombudsman
Jumat, 26 Januari 2024 6:22 Wib
Bantuan beras harus berkala untuk jaga kestabilan harga
Sabtu, 18 November 2023 13:36 Wib
Jokowi tanggapi dilaporkannya Pj Gubernur Jabar ke Ombudsman
Jumat, 13 Oktober 2023 13:24 Wib
Ombudsman RI temukan adanya potensi maladministrasi di Perangkat Desa
Kamis, 7 September 2023 16:56 Wib
UMPR kirimkan tiga mahasiswa magang di DPR-Ombudsman RI
Kamis, 24 Agustus 2023 20:40 Wib
Kemendagri diminta buka data nama calon penjabat kepala daerah
Kamis, 10 Agustus 2023 6:43 Wib
Cegah maladministrasi, Ombudsman bentuk tim pengawasan PPDB di Kalteng
Jumat, 16 Juni 2023 22:32 Wib
Rutan Bandung diminta perkuat pengawasan cegah "sel nyaman"
Selasa, 9 Mei 2023 13:12 Wib