Bartim berhasil masuk sepuluh besar nasional

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah masuk sepuluh besar nasional dalam merealisasikan program percepatan penanganan stunting atau gagal tumbuh di wilayah setempat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Rusdianoor dalam Rapat Kooordinasi Tim Konvergensi Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting atau KP2S di Tamiang Layang, Kamis.

"Pemerintah Kabupaten Barito Timur masuk sepuluh besar nasional penanganan stunting dan menjadi terbaik I tingkat provinsi," kata Rusdianoor.

Menurut mantan Camat Dusun Tengah itu, penanganan stunting menjadi perhatian serius tim yang terdiri dari 15 perangkat daerah dengan aktif merealisasikan program yang terdiri dari delapan aksi konvergensi.

Delapan aksi konvergensi itu atau aksi integrasi yakni, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, Perbup Barito Timur tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan.

Dalam aksi pertama hingga keempat, Pemerintah Kabupaten Barito Timur sangat baik dalam aksi. Untuk aksi selanjutnya perlu diintensifkan lagi agar aksi lima hingga delapan bisa berjalan dengan hasil yang memuaskan.

Untuk mencapai hasil yang memeuaskan diperlukan koordinasi lintas sektoral, yakni melalui rapat koordinasi tim konvergensi KP2S serta gencar melakukan aksi dan pelaporan data.

"Kami akan mendorong dan memotivasi semua sektor untuk semangat dalam melakukan aksi konvergensi atau integrasi program lintas sektoral, sehingga hasil yang ingin dicapai memuaskan," jelasnya.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan non fisik untuk melanjutkan program percepatan penanganan stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Barito Timur Simon Biring mengatakan, setiap perangkat daerah yang tergabung dalam tim konvergensi KP2S memiliki peranannya masing-masing sesuai program kerjanya.

"Dinas Kesehatan berada pada bagian spesifik sedangkan sensitifnya seperti Bappeda yang sekaligus sebagai penggeraknya," ucap Simon.

Dalam hal ini, pihaknya memiliki peranan 30 persen dalam penanganan konvergensi stunting, sedangkan 70 persennya berada pada perangkat lain dan Bappeda sebagai koordinatornya.

Setiap kegiatan Tim Konvergensi KP2S dibuat laporan dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan  Wakil Presiden RI selaku koordinator stunting tingkat nasional.