Jakarta (ANTARA) - Tim hukum PDI Perjuangan sekitar pukul 11.20 WIB mendatangi Kantor KPU RI, tim bertemu dengan komisioner KPU.
"Ngobrol-ngobrol saja, jangan pakai PAW-PAW-an lah," kata salah seorang dari tim hukum I Wayan Sudirta, memberikan keterangan singkat sebelum masuk ke kantor tempat Komisioner KPU RI bertugas, Mes BI Imam Bonjol, Jakarta, Kamis.
Tim langsung bertemu dengan Ketua KPU Arief Budiman dan masuk ke ruang kerja komisioner. Selain Wayan Sudirta, di tim tersebut juga terlihat koordinator tim lawyer yang ditunjuk oleh PDIP pada Rabu (15/1).
Baca juga: KPU Barito Utara umumkan penerimaan anggota PPK
Pada Rabu, DPP PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menghadapi berbagai framing dalam kasus dugaan suap pengurusan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih yang menjerat Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.
Pembentukan tim hukum itu diumumkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Yasonna Laoly di Kantor DPP PDI Perjuangan.
Tim hukum itu dipimpin oleh I Wayan Sudirta dengan anggota salah satunya Maqdir Ismail.
Wayan yang merupakan anggota Komisi III DPR RI ditunjuk sebagai koordinator tim hukum. "Koordinatornya adalah Pak I Wayan Sudirta," ucap Yasonna.
Yasonna melanjutkan, pihaknya juga menunjuk Yanuar Prawira Wasesa sebagai Wakil Koordinator. Sedangkan Teguh Samudera sebagai koordinator tim lawyer.
Masing-masing anggota adalah Nuzul Wibawa, Krisna Murti, Paskaria Tombu, Heri Perdana Tarigan, Benny Hutabarat, Korea Tambunan Johanes Lumban Tobing dan Roy Jansen Siagian.
Baca juga: KPU Bartim rekrut ratusan orang bantu sukseskan pilkada Kalteng
Baca juga: Seluruh komisioner Bawaslu hadiri sidang pelanggaran etik anggota KPU terjerat OTT
Baca juga: KPU Gumas perlukan 60 PPK untuk Pilkada Kalteng 2020
Berita Terkait
BNNP Kalteng razia sejumlah THM di Sampit
Minggu, 15 Desember 2024 18:52 Wib
Polres Kotim berasumsi selamatkan 5.227 orang dari penyalahgunaan narkoba
Kamis, 12 Desember 2024 5:57 Wib
GOW Kobar kampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak
Minggu, 8 Desember 2024 16:58 Wib
Wakapolda Kalteng: Paslon tak puas hasil pilkada gunakan jalur hukum
Sabtu, 7 Desember 2024 16:20 Wib
Kejaksaan tetapkan empat tersangka korupsi kantor Kapuas Barat
Minggu, 1 Desember 2024 8:24 Wib
Tak ada dasar hukum penangkapan Netanyahu
Sabtu, 30 November 2024 14:34 Wib
20 warga binaan Lapas Sampit dipindah ke Palangka Raya
Kamis, 28 November 2024 18:57 Wib
Golkar pastikan taat hukum kadernya Gubernur Bengkulu terkena OTT KPK
Senin, 25 November 2024 21:54 Wib