Jokowi: Pemerintah tak berutang bangun ibu kota baru

id Pemerintah tak berutang bangun ibu kota baru,Jokowi,Presiden Jokowi,Ibu kota baru

Jokowi: Pemerintah tak berutang bangun ibu kota baru

Presiden Joko Widodo menaiki langsung kapal pinisi di pantai Labuan Bajo untuk menikmati matahari tenggelam pada Minggu (19/1). (Agus Suparto)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah tidak berutang dalam bentuk apapun untuk membangun ibu kota baru.

"Yang kita tawarkan tidak ada pinjaman, tidak ada 'government guarantee' (penjaminan pemerintah), enggak ada, jadi semua kerja sama," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta belum lama ini.

Presiden Jokowi sebelumnya memperkirakan butuh dana Rp466 triliun untuk membangun ibu kota.

Untuk membangun ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah.

Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

"Ada nama besar lain yang ingin juga ikut masuk, tapi sampai saat ini belum kita beri lampu hijau. Kebanyakan, tiga ini dulu," ungkap Presiden Jokowi.

Baca juga: Tranportasi ibu kota baru serba elektrik dan otomatis, kata Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengaku meminta sendiri kepada ketiganya untuk dapat ikut membantu di Dewan Pengarah.

"Ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar loh, bangsa besar loh. Jangan pesimis begitu (dengan) diberikan penghargaan untuk duduk di dalam Dewan Pengarah perpindahan ibu kota ini kerja besar loh dan akan jadi sejarah," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Dewan Pengarah perpindahan ibu kota juga tidak mendapatkan gaji.

"Sudah saya sebutkan angka kekayaannya (Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan) 1,4 triliun dolar AS, enggak kuat lah kita gaji beliau, apa yang mau saya gaji," katanya.

Baca juga: Putra Mahkota ingin Jokowi anggap Uni Emirat Arab sebagai rumah kedua

Presiden pun membantah bahwa pemerintah melego Pulau Mori di Sulawesi Tengah kepada Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan karena duduk sebagai Dewan Pengarah.

"Enggak, enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Pulau kita ini banyak, kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten ya silakan. Misalnya di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong, kita ini negara kepulauan ya pasti di sebuah pulau," katanya.

Sedangkan untuk melaksanakan teknis pemindahan ibu kota, seluruhnya dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota.

"Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota) itu orang Indonesia semua. Organisasinya kan di BOI, 100 persen kita semua di situ," tegas Presiden.

Baca juga: Jokowi kenakan jas hujan plastik Rp10 ribu nan praktis

Syekh Mohamed bin Zayed adalah putra mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab. Pada 2019 Syekh Mohamed datang ke Indonesia dan bertemu Presiden Jokowi, dan berjanji akan menghadiahi Jokowi sebuah masjid untuk dibangun di Solo. Desain serta anggaran sepenuhnya ditanggung Pangeran Abu Dhabi itu.

Masayoshi Son merupakan CEO Softbank, distributor PC software. Namanya identik dengan bisnis melalui internet di Jepang. Saat bisnis internet belum ramai di Jepang, bisnis dunia mayanya sudah tergolong luar biasa. Kekayaan pribadinya di 3 perusahaan publik Jepang (Sofbank, Yahoo Japan, dan Pasano Sofbank) sudah bernilai 2 miliar dolar AS.

Tony Blair yang memiliki nama lengkap Anthony Charles Lynton Blair adalah mantan Perdana Menteri Inggris. Ia menjadi perdana menteri pada usia 44 tahun atau yang termuda di Inggris sejak 1812. Ia menjabat perdana menteri Sejak 2 Mei 1997 hingga 27 Juni 2007

Baca juga: Disinformasi, Megawati minta Jokowi cari wapres baru gantikan Ma'ruf Amin