Pangkalan Bun (ANTARA) - Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah meraih predikat B saat penyerahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penyerahan hasil evaluasi SAKIP, bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta memberikan saran perbaikan, kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Suyanto saat dihubungi dari Pangkalan Bun, Selasa.
"Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan tahun 2018, dimana Kobar memperoleh nilai CC," katanya.
Pada SAKIP Award 2019 tersebut, Kobar tergabung di wilayah dua pemerintah provinsi dam kabupaten/kota, bersama Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Lampung.
Menurutnya, hasil evaluasi itu memperlihatkan bahwa pemkab telah menunjukkan hasil yang baik, terutama tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Selain itu, upaya menunjukkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, juga telah memberikan hasil yang baik.
"Perlu diketahui, evaluasi SAKIP meliputi lima komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja," terangnya.
Sementara itu, saat dimintai tanggapan atas keberhasilan Kobar meraih predikat B pada SAKIP Award 2019, Bupati Nurhidayah mengucapkan rasa syukurnya dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras.
Untuk itu ia akan berupaya mengefektifkan budaya kinerja, antara lain melakukan pembinaan SAKIP yang intensif kepada seluruh perangkat daerah, sehingga implementasinya semakin membaik.
"Selain itu, kami akan mereview indikator kinerja yang digunakan seluruh perangkat daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya,” jelasnya.
Indikator kinerja utama tersebut, dilakukan mulai dari tingkat atas hingga bawah yang akan terus disempurnakan, sehingga tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari tingkat pemerintah daerah sampai kepada individu pegawai.
"Prinsipnya kami akan terus berupaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah, hingga pada gilirannya berdampak pada nilai SAKIP, termasuk konsultasi dan koordinasi dengan Kemenpan-RB, serta memenuhi seluruh saran masukan dari kementerian tersebut," ucapnya.
