DPR khawatirkan sejumlah kebijakan Nadiem Makarim tak efektif dan mubazir

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ledia Hanifah mengkhawatirkan sejumlah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mubazir dan tidak efektif karena pemetaan SDM yang belum tuntas.

Banyak kebijakan yang kita inginkan menjadi pendorong bagi kemunculan SDM unggul masa depan. Seperti revitalisasi pendidikan vokasi, asesmen karakter dan talenta peserta didik, penataan sistem di perguruan tinggi maupun link and match dunia kampus dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, sayangnya pertanyaan mendasar terkait profil SDM kita di dalam dunia pendidikan belum ada," ujar Ledia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan pemetaan SDM menjadi penting dituntaskan karena menjadi landasan kunci strategi kebijakan yang akan digulirkan.

Untuk perwujudan program pemetaan karakter dan talenta peserta didik misalnya, kata Ledia, siapa yang akan melakukan? Keselarasan dunia kampus dengan DUDI, apa saja yang dibutuhkan, berapa banyak, mana yang sudah tersedia dan belum? Kebijakan Merdeka Belajar hingga tiap perguruan tinggi bisa membuka prodi baru, maka kebutuhan apa yang ada, apa yang tersedia, berapa banyak?

Kalau persoalan pemetaan SDM Pendidikan kita belum dituntaskan, dikhawatirkan program-program yang bagus akan menjadi mubazir dan tidak efektif karena belum terlihat apa yang dibutuhkan, apa yang tersedia, siapa pelaksana, siapa pengawas, berapa banyak dan lain-lain. Tanpa pemetaan SDM ini pula lulusan SMK dan prodi-prodi di kampus bisa tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat di sekitarnya," kata dia.

Sebagai contoh, papar Ledia lagi, prodi terkait kesehatan yang dimoratorium karena anggapan bahwa tenaga medis sudah terlalu banyak. Kenyataannya untuk semisal Papua dan wilayah timur lainnya masih kekurangan banyak tenaga kesehatan yang tidak selalu bermakna dokter, melainkan termasuk bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain.

"Sementara meminta tenaga kesehatan dari Jawa untuk bertugas di Papua ternyata juga tidak mudah.

Oleh karena itu, Sekretaris Fraksi PKS itu meminta Kemendikbud segera melakukan pemetaan SDM sesegera mungkin seiring perencanaan kebijakan program.

Kami berharap program-program baik untuk pencapaian SDM unggul masa depan itu bisa terlaksana dengan tepat guna, tepat sasaran dan sesuai anggaran," kata dia.