Pariaman (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menginvestasikan dana haji sekitar Rp70 triliun dan penempatan di bank syariah sekitar Rp30 triliun dari Rp127 triliun dari dana yang tersedia.
"Investasi terbesar saat ini masih ranah keuangan namun tahun ini lebih mengarah kepada sektor riil," kata Anggota Badan Pengawas BPKH Dr. Muhammad Akhyar Adnan usai diseminasi pengawasan keuangan haji kepada pemangku kepentingan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, di Kota Pariaman, Senin.
Ia mengatakan dengan investasi mengarah ke sektor riil maka nilai manfaatnya lebih besar namun tentu risikonya juga lebih besar.
"Namun tentu kami hati-hati menerapkan di sektor riil karena kami diikat pasal 52," katanya.
Ia menyampaikan meskipun investasi tahun ini lebih besar pada sektor riil namun pihaknya masih mengkaji berinvestasi di bagian mananya.
Ia menjelaskan awalnya pihaknya membesarkan porsi penempatan di bank dari pada investasi namun undang-undang mengatakan sebaliknya.
Adnan mengatakan nilai manfaat dari investasi tersebut digunakan untuk menyubsidi keberangkatan haji serta dana kemaslahatan yaitu untuk kesehatan, pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, pembangunan sarana prasarana peribadatan, dan ekonomi Islam.
Ia menyebutkan saat ini biaya keberangkatan haji yang sebenarnya Rp70 juta untuk satu orang namun karena disubsidi biaya yang dibayar oleh peserta calon jamaah haji hanya sekitar Rp35 juta.
Untuk satu keberangkatan musim haji pihaknya mengeluarkan dana sekitar Rp14 triliun dari sekitar Rp28 triliun dana yang disediakan.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mengatakan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH masih baik.
"Penginvestasian dana dari BPKH masih terkontrol sesuai dengan ketentuan yang ada," ujar dia.
Ia menyampaikan DPR RI sudah membentuk panitia kerja untuk membuat peraturan guna mengoptimalisasi keuangan haji.
"Apakah nanti keuangan haji itu digunakan untuk investasi hotel, perkampungan haji di tanah suci, beli pesawat atau hal lainnya nanti akan kami rumuskan," tambahnya.
Berita Terkait
Kemendagri sebut dana desa bisa digunakan untuk pemberantasan narkoba
Selasa, 23 April 2024 14:04 Wib
Wabup Gunung Mas minta camat pacu percepatan penyaluran dana desa
Rabu, 3 April 2024 22:01 Wib
GrabFood sediakan fitur baru Split Bill dan pengembalian dana 100%
Selasa, 2 April 2024 12:43 Wib
Pemprov Kalteng optimalkan pemanfaatan DBH Sawit untuk pembangunan daerah
Senin, 1 April 2024 18:28 Wib
DJPb Kalteng: Dukungan pusat optimal dalam pendanaan pemda
Sabtu, 30 Maret 2024 9:55 Wib
Kecamatan Teweh Tengah dapat alokasi dana pembangunan Rp36,6 miliar
Kamis, 21 Maret 2024 22:05 Wib
Pemkab alokasikan dana pembangunan untuk Teweh Baru Rp4,5 miliar
Selasa, 19 Maret 2024 15:30 Wib
Kejari selidiki penyalahgunaan dana hibah KONI
Senin, 18 Maret 2024 22:29 Wib