Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak tegas wacana pemulangan ke Tanah Air warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan kelompok ISIS.
"Kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS karena mereka sudah pergi ke sana dengan kemauan sendiri. Setelah datang ke sana mereka ramai-ramai bakar paspor dan mengatakan ini paspor negara thogut," kata Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di gedung PBNU, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Pemerintah dinilai perlu aturan khusus terkait eks-ISIS
Dia mengatakan bahwa WNI yang bergabung dengan kelompok radikal tersebut tidak hanya mengancam akan membunuh beberapa tokoh negara, mereka juga mengancam Banser dalam sebuah video.
Tidak hanya itu, tegas Said Aqil, para WNI tersebut juga sudah menganggap ISIS sebagai negara dan oleh karena itu telah membuang kewarganegaraan Indonesia saat bergabung dengan kelompok tersebut.
"Oleh karena itu kenapa kita bicara pemulangan 600 orang kalau itu akan mengganggu ketenangan, kenyamanan 260 juta warga Indonesia," kata dia.
Baca juga: Hingga saat ini pemerintah belum ada rencana pulangkan WNI eks ISIS
Sebelumnya, muncul wacana untuk mengembalikan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS dan sekarang tinggal di penampungan yang berada di Suriah dan Irak.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari komunitas internasional dan saluran intelijen ada sekitar 600 orang yang mengaku sebagai WNI, meski belum terverifikasi.
Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum menentukan sikap terkait wacana pemulangan itu meski beberapa menteri seperti Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan secara pribadi menolak wacana tersebut.
Baca juga: Ganjar secara tegas tolak pemulangan WNI eks ISIS
Baca juga: Sejumlah ormas tolak pemulangan WNI eks ISIS
Baca juga: Pengamat sebut ISIS sudah tak punya hak tinggal di Indonesia
Berita Terkait
Eks ajudan Mentan akui Firli Bahuri minta uang Rp50 miliar ke SYL
Rabu, 17 April 2024 17:17 Wib
KPK: Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto segera disidangkan
Selasa, 16 April 2024 17:59 Wib
Eks Dirut Taspen Iqbal Latanro dipanggil KPK terkait dugaan korupsi investasi fiktif
Selasa, 2 April 2024 18:06 Wib
Eks Kadis PUPR akui diminta Rp5 miliar untuk gubernur nonaktif
Selasa, 2 April 2024 17:05 Wib
KPK hadirkan Eks Mensos Juliari P Batubara dan Rudijanto Tanoesoedibjo di sidang Tipikor bansos
Rabu, 6 Maret 2024 12:17 Wib
Eks Komisioner KPK surati Kapolri tahan Firli Bahuri
Sabtu, 2 Maret 2024 16:27 Wib
Berikut jadwal waji militer Woo Jin-young eks D1CE
Minggu, 25 Februari 2024 10:13 Wib
Eks Gubernur Kaltim sebut pembangunan IKN harus terus berlanjut
Sabtu, 3 Februari 2024 22:08 Wib