Mentan RI berencana kunjungi Kalteng tinjau lahan

id Mentan RI, kementerian pertanian, lahan pertanian, padi, syahrul yasin limpo, eks plg, proyek lahan gambut, pulpis, pulang pisau, kalteng, kalimantan

Mentan RI berencana kunjungi Kalteng tinjau lahan

FOTO ARSIP - Salah seorang petani di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut menanam padi di lahan gambut, Palangka Raya. (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)

Palangka Raya (ANTARA) - Berdasarkan informasi yang beredar, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, berencana mengunjungi Provinsi Kalimantan Tengah guna meninjau sejumlah lahan.

Informasi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kalteng Sunarti, saat dihubungi ANTARA dari Palangka Raya, Rabu (13/5) malam.

"Menurut jadwal demikian adanya," jelasnya saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp.

Sunarti menjelaskan, rencana tersebut sementara ini terjadwal pada Jumat, bertujuan untuk meninjau lokasi pengembangan lahan pertanian di wilayah Kalteng.

"Rencananya melihat lokasi eks proyek lahan gambut (PLG) dan areal lainnya dari atas atau menggunakan heli," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalteng Dr Syamsuddin juga mengatakan hal yang sama, kunjungan menteri yang direncanakan itu, yakni di wilayah Pulang Pisau, meninjau lokasi eks PLG.

Adapun saat ini, pemerintah pusat telah memprogramkan optimalisasi lahan pertanian yang fungsional, serta potensial di wilayah Kalteng.

"Memang yang akan dioptimalkan adalah eks PLG itu, sesungguhnya pada pembukaan dahulu belum didukung teknologi dan inovasi yang memadai, berbeda dengan sekarang yang sudah bagus," katanya.

Kemudian pada blok D yang rencananya akan ditinjau menteri nantinya, potensi hasilnya, produksinya sudah rata-rata cukup baik.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian RI menyatakan siap melakukan pengembangan lahan pertanian di Kalimantan Tengah.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai rapat terbatas secara daring di Jakarta, Rabu (13/5) mengungkapkan, pengembangan lahan pertanian harus berbanding lurus dengan jumlah petani yang mengelola.

Rencananya, pihaknya bersama jajaran akan memeriksa lahan sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.