Sudah 6.699 keluarga di Kotim terima BLT-DD

Sampit (ANTARA) - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah terus berjalan dan sudah 6.699 keluarga menerima bantuan Rp600.000  tersebut.

"Ini penyaluran bantuan terus berlangsung. Penyaluran masing-masing desa memang tidak bersamaan karena tergantung kesiapan prosesnya di desa tersebut," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur Hawianan di Sampit, Kamis.

Hawianan menyebutkan, dari 168 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kotawaringin Timur, saat ini sudah 166 desa melaksanakan musyawarah desa, sedangkan dua desa lainnya belum melaksanakannya. 

Musyawarah desa mutlak dilakukan karena menjadi salah satu syarat dalam proses penyaluran BLT-DD. Pihaknya mendorong dua desa tersebut juga segera melaksanakan musyawarah desa. 

Musyawarah desa merupakan tahapan penting karena dalam kegiatan inilah dilakukan validasi dan penetapan daftar nama warga calon penerima BLT-DD. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak sehingga data calon penerima yang dihasilkan dan ditetapkan diharapkan benar-benar sesuai kondisi di lapangan dan tidak ada yang sampai terlewat, terdaftar ganda maupun dari kalangan ekonomi mapan.

Baca juga: BMKG ingatkan ancaman karhutla meski kemarau basah

Saat ini sudah ada 81 desa yang menyalurkan BLT-DD dengan jumlah total penerima 6.699 keluarga penerima manfaat. Dengan nominal setiap penerima Rp600.000 maka berarti BLT-DD yang sudah disalurkan sampai hari ini Rp4.019.400.000.

Hawianan mendorong desa yang belum menyalurkan BLT-DD segera mempercepat prosesnya sehingga bantuan tersebut secepatnya disalurkan kepada masyarakat. Bantuan itu sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah situasi sulit akibat dampak pandemi COVID-19.

"Dananya sudah siap di kas desa masing-masing. Kalau mau mengambil dana untuk disalurkan, mereka harus melengkapi persyaratan. Ada perkades (Peraturan Kepala Desa) tentang siapa saja yang berhak menerima BLT-DD berdasarkan hasil musyawarah desa khusus," ujar Hawianan.

Hawianan juga sempat menyinggung teknis penyaluran di desa-desa kawasan pelosok. Perlu terobosan pemerintah desa agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah desa melakukan jemput bola menyerahkan BLT-DD ke kantong-kantong penerima. Jika warga yang harus datang ke kantor desa, dikhawatirkan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi justru lebih mahal dari bantuan yang akan diterima.

Baca juga: Ternyata tidak boleh ada reklame rokok di Kotim

Baca juga: Pemkab Kotim diingatkan tindak lanjuti temuan BPK