Palangka Raya (ANTARA) - Salah satu yang menjadi fokus pemerintah guna mensukseskan program ketahanan pangan nasional yakni 'food estate' di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni penanganan jaringan irigasi.
"Melalui instansi terkait, penanganan jaringan irigasi dilakukan untuk mendukung food estate," kata Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran di Palangka Raya, Selasa.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kalteng Shalahudin menjelaskan, pada 2021-2023 pemerintah pusat menganggarkan sekitar Rp3 triliun untuk penanganan jaringan irigasi tersebut.
"Anggaran tersebut terdiri dari sekitar Rp1,1 triliun untuk pemeliharaan dan sekitar Rp1,9 triliun untuk peningkatan irigasi teknis. Sedangkan pada 2020 ada sekitar Rp22 miliar untuk normalisasi saluran hingga kegiatan perencanaan," jelasnya.
Pemeliharaan dimaksud, seperti pembersihan saluran-saluran primer maupun sekunder dan lainnya, hingga peningkatan pada kawasan yang dianggap perlu serta telah ditinjau maupun petakan oleh tim di lapangan.
Baca juga: Ini alasan Presiden Jokowi pilih Menhan pimpin lumbung pangan di Kalteng
Baca juga: Balitbangtan siap kawal 'food estate' di Kalteng
Baca juga: Perpedayak dukung program 'food estate' dan tolak transmigrasi ke Kalteng
Shalahudin menjelaskan semua itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam hal ini, pemprov atau DPUPR hanya bertindak sebagai garis koordinasi.
"DPUPR pada kegiatan itu mungkin akan ada masuk antara satu hingga tiga persen, untuk pemeliharaan dan kegiatan-kegiatan operasional," ungkapnya.
Menurutnya diketahui bersama, pemerintah pusat serius dalam mensukseskan program nasional tersebut, hal itu tampak dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.
Mulai dari kedatangan Menteri Pertanian, disusul Menteri PUPR, menteri dan wakil menteri lainnya, hingga Presiden Jokowi. Tentunya pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, juga siap bekerja secara optimal mensukseskan program tersebut.
Adapun luasan lahan yang ditargetkan adalah sekitar 164 ribu hektare lebih, yakni sekitar 79 ribu hektare lebih lahan eksisting dan 85 ribu hektare lebih merupakan lahan fungsional. Pelaksanaan program ini yakni di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Baca juga: Pelabuhan Batanjung dijadikan pintu penyaluran hasil pangan Kapuas
Baca juga: Presiden sebut perlu lumbung pangan baru antisipasi krisis pangan
Baca juga: Presiden tinjau program padat karya tunai di Pulang Pisau Kalteng
Pemerintah siapkan anggaran jaringan irigasi 'food estate' 2021-2023
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau kawasan pertanian di Kapuas, Sabtu (27/6/2020). (ANTARA/Muhammad Arif Hidayat)
