Jakarta (ANTARA) - Pemohon uji materi UU MD3 yang menyoal tidak adanya pembatasan periode jabatan bagi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencabut permohonan.
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Kamis, pemohon yang merupakan advokat bernama Ignasius Supriyadi mengajukan penarikan perkara sehingga dinyatakan selesai dan menunggu penetapan dari Mahkamah Konstitusi.
"Kami menyampaikan surat pencabutan penarikan kembali atau pencabutan permohonan pada 13 Agustus 2020," ucap Ignatius.
Sidang ketiga setelah pendahuluan sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan DPR dan ahli yang diajukan pemohon.
Sebelumnya pemohon mendalilkan periode anggota legislatif perlu dibatasi karena sistem proporsional terbuka menyebabkan caleg harus bersaing dengan calon dari partai lain serta partai sendiri. Persaingan itu disebutnya dapat menimbulkan politik uang yang sangat besar saat pemilihan umum.
Selain itu, ia mendalilkan sistem proporsional terbuka belum dapat memberikan jaminan caleg terpilih adalah sosok yang kredibel.
Menurut dia, realitas yang terjadi di Indonesia, terdapat peningkatan persentase keterpilihan wakil-wakil rakyat yang sebetulnya sudah menjabat sebelumnya, sedangkan kinerjanya semakin menurun.
Pembatasan periode anggota legislatif, menurut dia, tidak menghilangkan hak-hak konstitusional rakyat untuk memilih dan juga tidak menghilangkan hak-hak para calon wakil rakyat untuk dipilih.
Dalam petitum, pemohon meminta pasal 76 ayat (4), pasal 252 ayat (5), pasal 318 ayat (4) dan pasal 367 ayat (4) UU MD3 yang pada intinya mengatur masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bertentangan dengan UUD 1945.
Berita Terkait
Pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite masih tunggu revisi Perpres
Senin, 8 Januari 2024 22:30 Wib
Ini tanggapan Legislator Palangka Raya terkait pembatasan pembelian beras SPHP
Senin, 9 Oktober 2023 18:27 Wib
DPRD Barut RDP terkait pembatasan kuota TBS
Senin, 19 Juni 2023 21:01 Wib
Menteri Perdagangan China desak Jepang agar cabut pembatasan ekspor cip
Senin, 29 Mei 2023 16:12 Wib
Penanganan jalan Tewah-Tumbang Miri harus diiringi pembatasan angkutan PBS
Jumat, 17 Maret 2023 5:33 Wib
Tak ada pembatasan kegiatan maupun perayaan Natal dan Tahun Baru 2023
Jumat, 16 Desember 2022 14:17 Wib
Harga minyak turun akibat China perluas pembatasan COVID
Sabtu, 29 Oktober 2022 14:02 Wib
Wakil Ketua Komisi VII DPR: Segera terbitkan regulasi pembatasan BBM subsidi
Selasa, 20 September 2022 19:19 Wib