Sampit (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten aktif berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mempercepat pemerataan kelistrikan hingga ke pelosok karena masih ada puluhan desa belum dialiri listrik.
"Kami mendorong pemerintah daerah supaya lebih memperhatikan desa yang belum teraliri listrik ataupun singnal selular. Jangan hanya pokus kepada proyek besar di dalam kota. Kondisi di desa juga harus menjadi perhatian," kata Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati di Sampit, Kamis.
Belum meratanya kelistrikan menjadi perhatian DPRD karena selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Masih ada sekitar 40 desa yang belum dialiri listrik oleh PT PLN sehingga warganya mengandalkan listrik menggunakan genset maupun listrik tenaga surya.
Hasil diskusi dengan pimpinan PT PLN Unit Layanan Pelanggan Sampit kemarin, Darmawati menyebutkan bahwa peluang untuk percepatan perluasan jaringan listrik di Kotawaringin Timur masih terbuka.
Politisi Partai Golkar ini menilai, perlu kesamaan pandangan antara pemerintah kabupaten dengan PLN untuk menyamakan semangat dalam melakukan pemerataan kelistrikan. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, Darmawati yakin target percepatan perluasan jaringan listrik di kabupaten ini bisa cepat terwujud.
Listrik mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk untuk kegiatan ekonomi. Keberadaan listrik akan turut mendorong percepatan kemajuan ekonomi di desa.
Baca juga: Legislator Kotim soroti banyak lampu lalu lintas tidak difungsikan
Kebutuhan listrik berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatannya. Seperti saat ini, listrik dan internet sangat dibutuhkan untuk mendukung program pembelajaran secara dalam jaringan atau daring yang diterapkan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi saat ini.
Desa-desa yang sudah tersambung jaringan listrik PLN, kata Darmawati, umumnya mengalami kemajuan yang cukup pesat. Untuk itu, pemerataan jaringan listrik PLN harus menjadi perhatian bersama secara serius, apalagi Presiden Joko Widodo menargetkan seluruh desa teraliri listrik paling lambat 2021 mendatang.
Pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, diharapkan proaktif berkoordinasi dan memperjuangkan perluasan jaringan listrik hingga ke desa. Jika ada kendala, maka dengan koordinasi itu diharapkan akan bisa dicarikan solusinya.
"Kalau PLN sendiri yang jemput bola tanpa ada permintaan, mungkin akan lambat. Justru, kepala desa dan pemerintah daerah yang harus aktif berkoordinasi dengan PLN dengan menyampaikan usulan sehingga itu dapat terealisasi," demikian Darmawati.
Baca juga: DPRD Kotim kawal penanganan insiden kapal BBM serempet lanting dan kelotok
Baca juga: Kecelakaan kapal Pertamina berulang, DPRD Kotim sebut perlu evaluasi
