Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang berkomitmen pada pelindungan anak pada pemilihan kepala daerah serentak 2020.
"Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar kalau komitmen kepala daerah dalam pelindungan anak semakin tinggi," kata Susanto dalam acara penandatanganan Surat Edaran Bersama Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2020 yang Ramah Anak yang diliput secara daring dari Jakarta, Jumat.
Susanto mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyatakan upaya pelindungan anak merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintah daerah.
Baca juga: Masyarakat Palangka Raya diajak turut awasi setiap tahapan Pilkada Kalteng
Karena itu, ia berharap dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020, anak-anak tidak hanya dijaga agar tidak disalahgunakan dalam proses politik kampanye dan sebagainya, tetapi isu pelindungan anak juga menjadi salah satu tema dalam debat antarcalon.
"Agar masyarakat bisa mengukur calon kepala daerah mana yang memiliki komitmen besar dalam upaya pelindungan anak," katanya.
Ia menyatakan cukup senang dalam Pemilihan Presiden 2019, isu anak menjadi salah satu materi dalam debat antarcalon. Hal itu menunjukkan ada upaya pengarusutamaan pelindungan anak di tingkat nasional.
Baca juga: Kantor KPU diteror bunga setaman dan boneka kertas
Karena itu, pemilihan kepala daerah yang akan diadakan serentak pada 2020 untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota cukup strategis untuk menjadi ajang mencetak para pelopor kepala daerah yang berkomitmen pada pelindungan anak.
"Isu pelindungan anak harus menjadi prioritas negara," kata Susanto.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan acara Penandatanganan Surat Edaran Bersama Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2020 yang Ramah Anak bersama KPAI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga: Polisi berikan tindakan tegas para pasangan Pilkada apabila langgar protokol kesehatan
Baca juga: Fairid Naparin turun ke jalan kampanye penggunaan masker
Baca juga: Kasus sengketa pilkada akan diproses lebih cepat
Baca juga: Bakal paslon pilkada dilarang bawa massa saat penetapan calon dan nomor urut
Berita Terkait
Penduduk usia kerja di Kalteng naik 17,63 ribu orang
Selasa, 7 Mei 2024 15:27 Wib
Palace lawan United, wasit akan kenakan kamera kepala pada pertandingan
Selasa, 7 Mei 2024 5:46 Wib
Ekonomi Kalteng triwulan I-2024 tumbuh 5,01 persen
Senin, 6 Mei 2024 16:24 Wib
Prediksi KPU RI, calon kepala daerah dari perseorangan tak banyak
Senin, 6 Mei 2024 14:11 Wib
BI anggap angka inflasi Kalteng selama April masih wajar
Minggu, 5 Mei 2024 19:06 Wib
Kepala DPMD Kapuas: 30 KPM telah terima BLT kemiskinan ekstrim 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 14:15 Wib
BI siap bantu wartawan Kalteng sajikan berita ekonomi secara menarik
Kamis, 2 Mei 2024 19:21 Wib
Permohonan m-paspor di Palangka Raya per hari mencapai 50 orang
Kamis, 2 Mei 2024 18:41 Wib