Pulang Pisau (ANTARA) - Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disprindagkop) dan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) Kabupaten Pulang Pisau Elieser Jaya mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan terkait dengan kelanjutan bantuan langsung tunai (BLT) dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM sebagai salah satu upaya pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sebelumnya Disperindagkop setempat telah mengusulkan sebanyak 1.822 pelaku usaha kecil untuk bisa diakomodir dalam BLT UMKM yang dialokasikan pemerintah pusat kepada 12 Juta pelaku usaha dengan nilai sebesar Rp2,4 Juta, kami juga masih menunggu kejelasan kelanjutannya,” kata Elieser, Kamis.
Bantuan dari pemerintah pusat dalam mendorong pemulihan ekonomi tersebut, terang Elieser, dari informasi yang disampaikan kepada publik sudah ada digelontorkan secara bertahap yang dimulai pada bulan Juli lalu. Namun, sampai saat ini Disperindagkop setempat juga masih menunggu.
Apakah 1.822 pelaku usaha yang didata dan divalidasi bersama BPKP ini masuk dan diakomodir dalam 12 juta para pelaku usaha mikro yang mendapatan bantuan sebesar Rp2,4 juta itu, belum ada kepastian.
“Untuk usulan di atas masih belum ada jawaban pasti. Kita minta informasi kepada Disperindagkop Provinsi Kalteng tetapi mereka juga masih belum menerima tindak lanjut dari hasil pengumpulan data dari para pelaku usaha itu,” papar Elieser.
Elieser mengungkapkan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan membantu modal bagi para pelaku usaha kecil mikro, pemerintah setempat mengalokasikan anggaran Rp3 miliar.
Bantuan ini disiapkan sebagai pendamping dari bantuan BLT UMKM tersebut, dengan besar bantuan Rp1,5 juta setiap pelaku usaha bertujuan untuk mengakomodir pelaku usaha yang tidak masuk dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan mengeliminir kemungkinan lain.
“Jumlahnya masih ada 2.100 pelaku usaha kecil dan mikro. Diluar data 1.822 pelaku usaha yang sudah diusulkan. Rencananya bantuan ini disalurkan pada akhir bulan Oktober mendatang,” terang Elieser.
Apabila usulan 1.822 tidak terakomodir ke dalam 12 juta program Banpres Produktif Usaha Mikro, terang Elieser, dengan terpaksa selaku penangung jawab mengakomodir secara keseluruhan agar pemerintah tidak dianggap Pemberi Harapan Palsu (PHP).
Artinya, jumlah semua pelaku usaha tersebut akan digabung dengan kemungkinan besaran nilai bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk bisa bertahan ditengah pandemi COVID-19 pasti berkurang dari Rp1,5 juta.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini kita mendapat kejelasan dari pemerintah pusat terkait Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Apabila tidak terakomodir tentu menjadi persoalan dan berdampak dengan bantuan yang akan disalurkan dari pemerintah kabupaten,” ucapnya.
Elieser menjelaskan dalam penyaluran bantuan bagi pelaku usaha dari pemerintah Kabupaten Pulang Pisau tentu melibatkan pihak Perbankan. Namun Perbankan mana yang menjadi mitra pemerintah setempat masih belum ditentukan.
Terkait dengan adanya informasi bantuan bagi pelaku usaha melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Elieser tidak mengetahui secara pasti. Hanya saja Disperindagkop setempat pernah melayangkan surat resmi kepada Perbankan tersebut untuk validasi data penerima bantuan, belum ada jawaban yang diberikan sampai saat ini.
Dia tidak mau berkomentar saat ditanya apakah bantuan tersebut hanya diperuntukan bagi pelaku usaha karena menjadi nasabah kredit di bank tersebut.
“Silahkan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan terkait bantuan usaha apa yang disalurkan,” demikian Elieser.
Baca juga: Bea Cukai dorong pengembangan ekspor di Barito Utara
Baca juga: Presiden sampaikan sejumlah hal dalam ratas bersama Gubernur Kalteng
Baca juga: Polres Pulpis kawal pelaksanaan pilkada terapkan protokol kesehatan
