Kunjungan ke Dinas ESDM Kalteng tersebut untuk berkonsultasi dan mencari informasi terkait perizinan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), kata Ketua DPRD Barito Selatan HM Farid Yusran di Buntok, Jumat.
"Hasil konsultasi dengan ESDM itu untuk perizinan SIPB seperti izin galian C dan yang lainnya terkait dengan SIPB semuanya sudah ditarik ke pusat," tambahnya.
Sementara untuk kunjungan ke KPU Kalimantan Tengah, Ketua dan anggota Komisi I DPRD Barito Selatan untuk melakukan konsultasi terkait beberapa hal terkait pemilihan.
"Intinya kunjungan itu sebagai upaya meningkatkan wawasan dan kinerja para anggota DPRD sebagai wakil rakyat," kata Farid.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Barito Selatan Raden Sudarto mengatakan, pihaknya pada kunjungan kerja ke KPU Kalimantan Tengah itu untuk mempertanyakan terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Karena hal tersebut sudah santer dibicarakan di masyarakat kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini," ucap kader dari partai besutan Megawati Soekarno Putri itu.
Menurut dia, berdasarkan hasil kunjungan kerja yang dilaksanakan itu prinsifnya pilkada Barito Selatan tetap dilaksanakan pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2022 itu merupakan wacana yang masih dalam proses saja.
"Jika pilkada Barito Selatan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, maka untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang hampir 2 tahun itu akan diisi atau dijabat jabat oleh karateker atau penjabat bupati," kata Raden Sudarto saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Baca juga: UPT PPD Buntok permudah pelayanan dengan cara ini
Baca juga: Legislator Barsel ingatkan penggunaan DD harus sesuai juknis
Baca juga: Bupati dan Wabup Barsel masuk daftar penerima vaksin COVID-19
Baca juga: Pemkab Barsel tuntaskan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera
