KPU Palangka Raya evaluasi pelaksanaan pilgub 2020

Palangka Raya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, menggelar rapat evaluasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 bersama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari lima kecamatan di wilayah setempat.

Ketua KPU Palangka Raya Ngismatul Choiriyah, Rabu, di sela rapat bersama PPK se-kota setempat mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pilgub 2020, mulai dari tahapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) sampai pemungutan suara dan pendistribusian logistik.

"Artinya kami menggali permasalahan itu dan nantinya akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan pilwalkot 2023," katanya.

Ngismatul Choiriyah menjelaskan, permasalahan ini nantinya akan dirumuskan, disimpulkan dan dikirimkan ke KPU Kalteng sehingga pilwalkot 2023 apabila nantinya aturan tidak berubah, semua sudah dapat disimpulkan apa saja yang dapat diantisipasi.

Selain itu, agar nanti pelaksanaannya kedepan sesuai dengan keinginan semua pihak serta masyarakat benar-benar mendapatkan hak pilihnya dalam memilih pemimpin.

"Dari rapat ini kami belum bisa memotret permasalahan-permasalahan yang ada, karena saat ini masih satu kecamatan saja yang menyampaikan. Namun nanti semuanya akan tergambarkan, apabila semua persoalan sudah disampaikan dari lima kecamatan," ucapnya.

Dia mengungkapkan, untuk persoalan yang muncul dalam rapat itu, yakni saat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berkunjung banyak masyarakat yang takut, karena pencocokan data penelitian (Coklit) dikira petugas kesehatan yang melakukan tes cepat, karena pencoklitan di tengah masa pandemi COVID-19.

Kemudian tidak tersampaikannya undangan pencoblosan kepada warga dan adanya cuaca ekstrim pada hari pencoblosan, sehingga kuat dugaan hal itu menjadi salah satu penyebab tingkat partisipasi pemilih menurun.

"Analisa kami angka partisipasi pemilih rendah adanya faktor yang saya sebutkan tadi. Kalau partisipasi pemilih pada saat pilgub hanya 62 persen saja," bebernya.

Sebelum mengakhiri perbincangannya dengan awak media, ia juga akan mencari tahu mengapa angka partisipasi setiap kali dilaksanakan pilkada di Palangka Raya tidak mencapai angka 70 persen.

"Sedangkan pileg dan pilpres angka partisipasinya mencapai 70 persen bahkan paling tinggi sampai 83 persen. Persoalan ini juga akan kami cari tahu," demikian Ngismatul Choiriyah.