Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap antisipasi maraknya radikalisme di lingkungan kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dengan mengeluarkan panduan dan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja perusahaan.
Dia meminta pihak BUMN dan swasta dapat memberikan penyuluhan kepada seluruh pegawai dengan memberikan informasi mengenai bahaya dari paham radikal.
"BUMN dan swasta serta kantor pemerintahan harus dapat melakukan seleksi karyawan yang akan masuk pada perusahaan dengan memperhatikan rekam jejak dari orang tersebut," kata Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut Azis seleksi secara ketat itu penting dilakukan agar jangan sampai karyawan tersebut terpapar radikalisme dan justru menyebarkan paham radikalisme di lingkungan perusahaan.
Dia mengatakan, BUMN, swasta dan pemerintahan dapat mengawasi kepengurusan rumah ibadah, bukan berarti membatasi kegiatan atau pakaian ibadah yang dilakukan pegawai.
"Manajemen perusahaan harus sering mengundang tokoh ulama yang benar-benar mengajarkan kelembutan dan mencintai nilai-nilai kebangsaan," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai, manajemen perusahaan juga harus memberikan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) diisi orang yang dikenal ataupun sekelas pejabat perusahaan.
Langkah itu menurut dia untuk memudahkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban jika ditemukan penyebaran paham radikal di perusahaan.
Antisipasi radikalisme di lingkungan BUMN
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) berbincang dengan Menteri BUMN Erick Thohir (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), Dua Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Azis Syamsuddin (kanan) usai menggelar pertemuan tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
