BPJAMSOSTEK siap hadapi tantangan pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Palangka Raya (ANTARA) - Selang satu pekan sejak Presiden RI Joko Widodo melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sapaan BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Rabu malam, menyampaikan dirinya beserta jajaran direksi siap melaksanakan amanah presiden, menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dengan tata kelola yang baik dan tetap mengedepankan inovasi untuk menghadapi tantangan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Secara umum dan berdasarkan ISSA (Asosiasi Jaminan Sosial Sedunia), ada empat tantangan utama yang siap kami hadapi kedepan, pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industry 4.0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan, selanjutnya peningkatan IT agility,” ungkap Anggoro.

Anggoro menambahkan, untuk merespon tantangan tersebut Direksi BPJAMSOSTEK akan menjalankan lima program prioritas, yaitu kemudahan daftar dan bayar iuran BPJAMSOSTEK dan implementasi pelaksanaan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

Kemudian utilisasi aplikasi digital yang akan dinamakan J-Mo (Jamsostek Mobile), penguatan infrastruktur (IT, SDM dan cost competitiveness) dan peningkatan kualitas dan integrasi data.

Dia menambahkan, sisi kepesertaan pihaknya akan fokus memberikan dan memastikan kemudahan pendaftaran maupun pembayaran bagi peserta. Kedua, fokus utama tahun ini adalah implementasi program baru yakni JKP

Dari sisi layanan, pihaknya akan rebranding layanan mobile dan mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric, serta juga sangat memberi perhatian dengan data dan kolaborasi.

"Dalam hal ini, kami akan meningkatkan kualitas data dan membuka ruang untuk integrasi dengan program JKN,” jelas Anggoro.

Senada dengan Dirut BPJAMSOSTEK, Muhammad Zuhri sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK menyampaikan siap bekerja sama dengan jajaran direksi untuk memastikan kinerja BPJS Ketenagakerjaan, serta kesejahteraan pekerja di masa yang akan datang.

Dirinya membeberkan enam lompatan besar yang menjadi fokus Dewas BPJAMSOSTEK, yaitu peningkatan kepesertaan berbasis sinkronisasi data kepesertaan dan mendorong perbaikan pelayanan dengan pendekatan strategis.

Selanjutnya memperhatikan risiko operasional dan investasi, memenuhi standar operasional BPJAMSOSTEK, menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan DJSN dan pemeriksaan khusus BPK RI serta menyelesaikan gap antara regulasi dengan implementasi operasional.

Menutup pertemuan tersebut, Anggoro berharap kolaborasi antara jajaran direksi dan dewas dengan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik, karena dukungan dari seluruh elemen ini sangat dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi yang mulia, memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. 

Mewakili DJSN, Ketua Komisi Kebijakan, Iene Muliati mengaku pihaknya optimis BPJAMSOSTEK mampu mengukir banyak prestasi dan mewujudkan jaminan sosial nasional yang berkualitas bagi pekerja Indonesia. 

Dia berharap direksi dan dewas meningkatkan maupun mengupayakan usaha terbaik hingga titik maksimal, khususnya pada aspek manajemen kepesertaan, manajemen risiko dan investasi, serta manajemen layanan manfaat.

Sejalan dengan itu, I Nyoman Hary Sujana, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun menyampaikan, pihaknya siap dan selalu berkomitmen mendukung jajaran Direksi dan Dewas BPJAMSOSTEK dalam memperluas cakupan perlindungan seluruh tenaga kerja Indonesia di era industri 4.0 khususnya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

"Untuk menyukseskan tantangan ini, mari seluruh jajaran pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, seluruh pemberi kerja dan pemangku kepentingan di wilayah Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara untuk sama-sama kita merapatkan barisan guna memperluas perlindungan jaminan sosial tenaga kerja ini," pungkas Nyoman.