Sri Mulyani: Ekonomi syariah harus berkontribusi pulihkan Indonesia

id Sri Mulyani,Menkeu,Ekonomi syariah , krisis pandemi COVID-19,pandemi COVID-19

Sri Mulyani: Ekonomi syariah harus berkontribusi pulihkan Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar IAEI di Jakarta, Selasa (6/4/2021). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan ekonomi dan keuangan syariah harus berkontribusi dalam memulihkan kondisi Indonesia yang tertekan akibat krisis pandemi COVID-19 baik dari sisi sosial dan ekonomi.

“Ekonomi dan keuangan syariah itu penting tapi tidak terpisah pada keseluruhan ekonomi, tidak eksklusif. Harus dipikirkan bagaimana kontribusi ekonomi syariah dalam pemulihan kita,” katanya dalam Webinar IAEI di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani menuturkan banyak azas dalam ekonomi syariah yang dapat menjadi pendorong pemulihan seperti dalam Islam yang menjunjung tinggi azas keadilan, transparansi, tata kelola yang baik, dan ikhtiar yang maksimal.

Baca juga: 170 negara alami kontraksi ekonomi terburuk, termasuk Indonesia

Menurutnya, berbagai azas tersebut sangat cocok untuk mendorong pemulihan dan mengeluarkan Indonesia dari middle income trap seperti perbaikan tata kelola menjadi lebih baik.

“Salah satunya adalah tata kelola yang buruk. Itu menjadi salah satu solusi dari value ekonomi syariah,” ujarnya.

Kemudian azas ekonomi syariah seperti menjunjung tinggi kepedulian juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kalau masalah SDM kita diminta selalu caring kepada semua. Investasi SDM itu penting sekali, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal. Ini cocok di dalam middle income trap,” jelasnya.

Baca juga: Menkeu sebut anggaran program vaksinasi COVID capai Rp130 triliun

Sementara itu, aspek ekonomi syariah lainnya seperti wakaf dan zakat juga mampu menjadi wadah sinergi untuk menyalurkan bantuan sosial sehingga dampaknya dalam membantu kelompok miskin menjadi lebih efektif.

“Itu menurut saya merupakan isu penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia harus turut berkontribusi dalam memperbaiki berbagai kebijakan di Indonesia dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi.

“IAEI harus juga bisa melihat fenomena (pandemi) ini baik dari tantangan dan dampaknya ke kebijakan ekonomi yang memiliki implikasi bagi kita semua,” katanya.

Baca juga: Pemerintah alokasi anggaran Rp184,46 triliun untuk pembiayaan investasi 2021

Baca juga: Tidak benar ada pungutan baru pajak pulsa, voucer, token, kata Sri Mulyani