Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah isu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tidak, tidak," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Airlangga mengatakan dalam rapat yang membahas soal pajak hiburan tersebut, isu mundurnya Sri Mulyani juga tidak dibahas bersama Presiden Jokowi.
Seakan mengonfirmasi bahwa Sri Mulyani tetap berada dalam struktur kabinet, Airlangga menegaskan bahwa Ani, sapaan akrab Menkeu, adalah temannya.
"Bu Ani kan temen saya," kata Airlangga.
Dalam kesempatan sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
"Seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1).
Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur.
Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden Jokowi pada pilpres.
Berita Terkait
Pemilihan Ketum Golkar kemungkinan aklamasi
Senin, 8 April 2024 16:32 Wib
Lebih baik Golkar bersama kami daripada tidak ada Golkar, kata Prabowo
Sabtu, 30 Maret 2024 14:19 Wib
Ketum Golkar Airlangga sebut belum bahas kursi menteri dengan Prabowo Subianto
Sabtu, 30 Maret 2024 14:18 Wib
Tarif PPN naik 12 persen mulai 2025
Jumat, 8 Maret 2024 21:15 Wib
Airlangga: Anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak
Selasa, 27 Februari 2024 15:39 Wib
Airlangga Hartarto sebut Jokowi milik semua partai
Senin, 26 Februari 2024 14:37 Wib
Program Kartu Prakerja ditargetkan diikuti 1,148 juta peserta tahun ini
Sabtu, 24 Februari 2024 17:16 Wib
Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu
Kamis, 22 Februari 2024 14:54 Wib