Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan regulator akan mengkaji usulan penghapusan kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) untuk UMKM di bawah Rp5 miliar.
Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot sekaligus meluruskan informasi yang berkembang bahwa penghapusan kredit NPL UMKM tersebut merupakan usulan dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30 persen pada 2024, bukan dari regulator.
Baca juga: OJK ungkap jumlah pengaduan asuransi meningkat
"Oleh karena itu OJK perlu mengkaji dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait dalam merespons usulan tersebut," ujar Sekar melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat.
Saat ini, lanjut Sekar, sedang dibahas strategi memperluas cakupan pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki prospek UMKM seiring adanya perbaikan model bisnis dengan pendampingan dan dukungan kemajuan informasi dan teknologi atau digitalisasi, guna menumbuhkan bisnis UMKM dan mendorong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca juga: OJK dan LJK Kalteng dukung pemda kembangkan sektor pariwisata
Sebelumnya diberitakan bahwa OJK mendorong industri perbankan untuk melakukan hapus buku untuk kredit-kredit bermasalah atau NPL dengan nilai di bawah Rp5 miliar.
Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo yang menjadi pembicara dalam sebuah seminar daring dua hari lalu mengatakan penghapusan NPL tersebut ditujukan agar nasabah UMKM yang dulu pernah dicoret dalam sistem credit scoring bank bisa diampuni dan bisa kembali menjadi nasabah bank.
"Karena sekali masuk kredit macet bank, maka selamanya tidak bisa meminjam ke bank. Akhirnya mereka beralih ke P2P lending dan di sana ternyata berhasil karena ada program pendampingan," ujar Slamet.
Baca juga: OJK: LJKNB wajib terapkan manajemen risiko bidang TI
Baca juga: OJK Kalteng ingatkan masyarakat waspadai pinjaman online ilegal
Baca juga: OJK miliki dana pungutan lebih Rp11,6 miliar di 2020
OJK kaji usulan penghapusan kredit bermasalah untuk UMKM di bawah Rp5 miliar
Ilustrasi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ANTARA/ojk.go.id)
